Rp49,80 Triliun Disiapkan, Program LPDP hingga Sekolah Rakyat Jadi Prioritas

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Nilai tersebut setara pagu tahun berjalan setelah penyesuaian efisiensi anggaran. Dana itu mencakup kebutuhan operasional kementerian serta tujuh badan layanan umum.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama DPR. Anggaran mencakup seluruh program prioritas nasional serta kegiatan strategis pemerintah. “Kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun,” ujarnya.

Pagu tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum senilai Rp45,52 triliun. Fungsi ekonomi memperoleh alokasi Rp284,71 miliar untuk berbagai program strategis. Sementara fungsi pendidikan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp3,99 triliun.

Program kebijakan fiskal dan sektor keuangan memperoleh alokasi Rp36,33 miliar. Dana digunakan memperkuat strategi fiskal jangka menengah serta ketahanan ekonomi nasional. Program tersebut juga mendukung pendanaan 514 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Program pengelolaan penerimaan negara memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp1,62 triliun. Fokus utamanya mencakup pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika nasional. Dukungan juga diberikan bagi promosi ekspor UMKM serta perbaikan sistem logistik.

Pengelolaan belanja negara memperoleh alokasi Rp14,12 miliar untuk berbagai kegiatan. Program mencakup pembinaan BUMDes serta 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah juga memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Program pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara memperoleh anggaran Rp194,68 miliar. Dana digunakan mendukung penjaminan energi terbarukan dan cadangan pangan nasional. Fasilitasi inklusi keuangan UMKM juga menjadi bagian penting program tersebut.

Dukungan manajemen menjadi program terbesar dengan kebutuhan anggaran Rp47,93 triliun. Dana menopang subsidi biodiesel B50, pembiayaan usaha mikro, serta LPDP. Program itu juga mendukung pengembangan sistem National Single Window Indonesia.

Sumber: SM News.com