Selamatkan Keuangan Daerah, Pj Wako Muflihun Beri Penghargaan ke Kejari Pekanbaru

PEKANBARU,BEDELAU.COM  --Pemerintah Kota Pekanbaru memberi penghargaan kepada Kejaksaan Negeri setempat, Rabu (8/2). Hal ini terkait kinerja Korps Adhyaksa tersebut yang berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp5,2 miliar.

Penyelamatan itu dilakukan setelah Kejari menindaklanjuti laporan masyarakat soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terkait kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Pekanbaru.

Penghargaan langsung diserahkan oleh Penjabat Wali Kota (Wako) Muflihun kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Martinus Hasibuan. Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Indra Pomi Nasution, Inspektur Iwan Simatupang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yulianis dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Alek Kurniawan.

Sementara Plt Kajari, Martinus Hasibuan saat itu didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Lasargi Marel, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Agung Irawan, Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Ridwan Dahniel, Kasi Pidana Umum (Pidum) Zulham Pardamean Pane, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Anggara Hendra Setya Ali, serta Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) Yongki Arvius.

Pj Wako, Muflihun mengapresiasi kinerja Kejari Pekanbaru yang telah berhasil menyelamatkan keuangan daerah melalui pengusutan perkara yang dilakukan. Ini, kata Muflihun, wujud sinergisitas dan kerja sama baik antara kedua belah pihak.

"Kedepan dengan kolaborasi  dan sinergitas Pemko dan Kejari Pekanbaru, kita bisa terus mengungkap, dan mengembalikan uang (daerah)," ujar Muflihun usai penyerahan penghargaan di Ruang Kajari Pekanbaru.

Pengusutan perkara itu dilakukan Bidang Intelijen Kejari Pekanbaru. Pemko sendiri sangat mendukung pengusutan tersebut. "Kita hanya ingin sesuai aturan, bagaimana pengelolaan keuangan Pemko berjalan dengan baik," sebut pria yang akrab disapa Uun itu.

Kerja sama ini, lanjut Uun, akan terus dilanjutkan, terutama dalam pengamanan dan pendampingan kegiatan Pemko Pekanbaru. "Dan kami sudah sepakat dengan Pak Kajari, kita minta juga nanti berkomunikasi dalam hal pendampingan yang lainnya," ungkap Muflihun.

Pihaknya, tambah Muflihun, akan berupaya melakukan arahan dari BPK. Termasuk menindaklanjuti temuan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tersebut.Di tempat yang sama, Plt Kajari Martinus Hasibuan melalui Kasi Intelijen Lasargi Marel mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemko Pekanbaru tersebut.

Dijelaskan Jaksa yang akrab disapa Marel, penyelamatan keuangan daerah tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pengusutan. Itu dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Riau tahun 2021 yang menemukan adanya kelebihan bayar pengangkutan sampah pada DLHK Pekanbaru di Zona 1, 2 dan 3.

Berdasarkan temuan itu, pihaknya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan penyelidikan. Para pihak terkait diundang ke Kejari Pekanbaru untuk diklarifikasi.

"Dari penyelidikan tersebut, pihak yang kita klarifikasi, proaktif untuk mengembalikan kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK tersebut sebesar Rp5,2 miliar. Terdiri dari dua perusahan, PT Godang (Tua Jaya) dan SHI (Samhana Indah)," kata Marel.

Marel merincikan, PT Godang Tua Jaya mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp3,7 miliar sedangkan dari PT Samhana Indah sebesar Rp1,5 miliar lebih. "Dari tindak lanjut penegakan hukum, akhirnya para pihak mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut," kata Marel.

Dalam penyelidikan ini, ungkap Marel, awalnya pihak perusahaan tidak mau mengembalikan kelebihan bayar.  Pasalnya, DLHK Pekanbaru belum menyelesaikan tunda bayar pengangkutan sampah selama 4 bulan. Begitu juga pihak DLHK Pekanbaru tidak mau membayar tunda bayar sebelum temuan BPK dibayarkan.

"Jadi ini ego sektoral masing-masing. Pihak perusahaan tidak mau karena merasa dirugikan karena belum dibayar, sedangkan pihak Pemda tak mau (bayar) karena ada temuan BPK," jelas Jaksa putra jati Pekanbaru itu.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, juga masukan-masukan yang diberikan, akhirnya perusahaan mengembalikan kelebihan bayar. Saat ini uang tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah melalui BPKAD Pekanbaru.

"Uang sudah disetor ke kas daerah melalui BPKAD. Kemudian  sudah diinformasikan ke Inspektorat untuk menidaklanjuti temuan BPK, dan juga sudah dilaporkan ke BPK, kalau ini sudah dibayarkan," papar Marel.

Dengan adanya pengembalian kelebihan bayar tersebut, maka Kejari Pekanbaru menghentikan penyelidikan. Hal itu petunjuk teknis dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI B-765/Fd.1/04/2018 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan.

Dalam poin 4, sebut Marel, apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh Kerugian keuangan negara maka dapat dipertimbangkan kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda Pemda setempat dan kelancaran pembangunan.

"Penyelidikan perkara tidak dilanjutkan," pungkas Marel.

Sumber: riauaktual.com