Pertalite Tetap Murah di Tengah Lonjakan Harga Minyak, Ini Strategi Diam-Diam Pemerintah

BEDELAU.COM --Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak naik hingga akhir 2026 meski tekanan minyak dunia meningkat. Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Sabtu, 2 Mei 2026. Janji tersebut muncul di tengah kekhawatiran publik terhadap lonjakan harga energi global.

Bahlil menegaskan komitmen untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil. Ia menyebut Pertalite, BioSolar, dan LPG 3 kg akan dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini menjadi strategi untuk menahan dampak inflasi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

“Sampai 31 Desember 2026, harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” ujar Bahlil. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Nasional secara daring. Ia menegaskan komitmen tersebut tetap berlaku meski harga minyak dunia menembus batas tinggi.

Harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP disebut berpotensi menyentuh US$100 per barel. Kondisi ini biasanya memicu kenaikan harga bahan bakar jika mengikuti mekanisme pasar internasional. Namun, pemerintah memilih menahan harga demi menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Di balik kebijakan ini, beban subsidi energi menjadi sorotan utama dalam perhitungan anggaran negara. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk menjaga harga LPG 3 kg tetap terjangkau masyarakat. Nilai subsidi LPG  diperkirakan mencapai Rp80 hingga Rp87 triliun dalam satu tahun berjalan.

Selain subsidi, impor LPG juga menyedot devisa dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Total impor LPG mencapai sekitar Rp137 triliun, menjadi tekanan signifikan bagi neraca perdagangan energi. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar negeri yang belum teratasi sepenuhnya.

“Kapasitas produksi dalam negeri terbatas, sehingga impor masih menjadi kebutuhan utama,” ujar Bahlil. Ia menjelaskan kandungan gas domestik belum cukup untuk menghasilkan propana dan butana dalam jumlah besar.
Dua komponen tersebut menjadi bahan utama dalam produksi LPG yang digunakan masyarakat luas.

Produksi nasional tercatat hanya mencapai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7 juta ton setiap tahunnya secara konsisten. Selisih besar ini membuat impor menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pemerintah mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan dimetil eter sebagai pengganti LPG konvensional. DME dihasilkan dari gasifikasi batu bara berkalori rendah yang tersedia melimpah di Indonesia.

Selain DME, penggunaan gas alam terkompresi atau CNG juga mulai diperluas secara bertahap. Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik. Transformasi energi menjadi fokus penting dalam menjaga ketahanan energi nasional ke depan.

Pemerintah juga mempercepat program campuran bioetanol dalam bensin sebagai bagian strategi besar. Target implementasi campuran E20 direncanakan mulai berjalan pada tahun 2028 mendatang. Program ini diharapkan mampu mengurangi impor bensin secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Jika E20 berjalan, impor bensin bisa berkurang hingga 8 juta kiloliter,” kata Bahlil. Ia menyebut langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Pengurangan impor juga diharapkan mampu memperbaiki neraca perdagangan energi Indonesia.

Di sisi lain, analis komoditas melihat potensi tekanan besar terhadap harga keekonomian BBM subsidi. Founder Traderindo, Wahyu Laksono, menyebut harga Pertalite bisa melonjak jika mengikuti pasar global. Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah menjadi faktor utama dalam perhitungan tersebut.

“Jika minyak bertahan di atas US$100, harga Pertalite bisa tembus Rp11.500 hingga Rp12.000,” ujar Wahyu Laksono. Namun ia menilai keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan pemerintah terkait subsidi energi. Dampak terhadap inflasi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga jual bahan bakar.

Sementara itu, kuota BBM subsidi tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kuota Pertalite ditetapkan sekitar 29,2 juta kiloliter, mengalami penurunan dari tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga distribusi lebih tepat sasaran dan efisien.

Kuota solar juga mengalami penurunan tipis menjadi sekitar 18,6 juta kiloliter pada tahun ini. Sedangkan kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8,31 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaturan kuota menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi energi.

Kebijakan menahan harga di tengah tekanan global menunjukkan pendekatan politik ekonomi yang kuat. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas sosial sekaligus menghindari gejolak harga di tingkat masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi nasional.

Janji harga tidak naik menjadi kabar lega bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, di balik itu, strategi besar energi nasional sedang diuji oleh tekanan impor dan konsumsi tinggi. Perjalanan menuju kemandirian energi masih panjang dan penuh tantangan yang harus dihadapi bersama.

Sumber: SM News.com