Baru Setahun Jadi Menkeu, Purbaya Pergi Tinggalkan Jurus Rp200 Triliun

BEDELAU.COM --Purbaya Yudhi Sadewa hanya sekitar setahun memegang kemudi Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo Subianto kini menggantinya dengan Suahasil Nazara, tetapi sejumlah kebijakan Purbaya masih meninggalkan jejak dalam perjalanan APBN.

Purbaya mulai menjabat Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Saat itu, ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati setelah perubahan susunan kabinet dilakukan pemerintahan Prabowo.

Setahun kemudian, kursi tersebut kembali berpindah tangan. Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ditunjuk mengambil alih posisi strategis pengelolaan keuangan negara.

Pergantian tersebut membuat perjalanan Purbaya sebagai Menkeu berlangsung relatif singkat. Namun, periode tersebut tidak berjalan tanpa kebijakan yang cukup berani dalam mengarahkan APBN.

Salah satu langkah paling mencolok muncul pada September 2025. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun pada lima bank umum mitra.

Lima bank tersebut terdiri dari BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Langkah tersebut memperlihatkan pendekatan Purbaya terhadap APBN. Anggaran negara tidak hanya ditempatkan sebagai alat menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi.

Dana pemerintah yang masuk ke perbankan diharapkan memperbesar ruang pembiayaan. Perbankan kemudian memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada sektor perekonomian.

Di sinilah gaya Purbaya terlihat cukup berbeda. APBN didorong menghasilkan efek pengganda melalui likuiditas, belanja pemerintah, dan aktivitas investasi.

Memasuki 2026, Purbaya kembali membawa target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ia menilai Indonesia perlu keluar dari kondisi yang sering disebut sebagai "kutukan pertumbuhan 5 persen".

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025. Pertumbuhan kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal pertama 2026.

Namun, laju ekonomi kembali melambat pada kuartal kedua. Pertumbuhan tercatat sebesar 5,29 persen, sehingga target menuju pertumbuhan 6 persen kembali membutuhkan strategi tambahan.

Purbaya mengaitkan perlambatan kuartal kedua dengan perkembangan ekonomi global. Meski begitu, ia tetap optimistis perekonomian nasional dapat diarahkan menuju pertumbuhan 6 persen.

"Kutukan pertumbuhan 5 persen" menjadi istilah yang menggambarkan kegelisahan tersebut. Pemerintah ingin ekonomi Indonesia tidak terus berputar pada kisaran pertumbuhan yang sama.

Untuk mencapai target itu, investasi ditempatkan sebagai salah satu mesin utama. Pertumbuhan investasi dinilai perlu didorong hingga sekitar 7 persen agar ekspansi ekonomi memiliki tenaga lebih besar.

Pemerintah kemudian diposisikan sebagai katalisator dalam strategi tersebut. Sektor swasta diharapkan mengambil peran utama sebagai penggerak investasi nasional.

Danantara juga ditempatkan dalam strategi percepatan investasi. Lembaga tersebut diharapkan ikut membuka ruang bagi proyek yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Dengan pendekatan itu, APBN tidak berhenti sebagai buku besar penerimaan dan belanja. Anggaran negara diarahkan menjadi instrumen yang ikut mendorong aktivitas ekonomi secara langsung.

Namun, Purbaya juga tidak meninggalkan agenda kesehatan fiskal. Reformasi pengelolaan APBN tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam pekerjaan Kementerian Keuangan.

Dalam rancangan kerja Kementerian Keuangan 2027, sejumlah agenda reformasi disiapkan. Reformasi perpajakan dan kepabeanan termasuk pekerjaan besar yang perlu terus dikerjakan.

Percepatan belanja produktif juga menjadi agenda penting. Belanja negara diharapkan tidak sekadar habis terserap, tetapi memberikan manfaat ekonomi yang lebih terasa.

Pada saat bersamaan, pengendalian defisit dan utang tetap harus dijaga. Pemerintah membutuhkan keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan kesehatan fiskal jangka panjang.

Di titik tersebut, warisan kebijakan Purbaya menghadirkan pekerjaan rumah bagi penggantinya. Suahasil Nazara kini harus menentukan kebijakan mana yang diteruskan dan mana yang perlu disesuaikan.

Suahasil sebenarnya bukan orang baru di lingkaran fiskal. Ia telah bertahun-tahun berada di Kementerian Keuangan, termasuk sebagai Wakil Menteri Keuangan sebelum naik menjadi Menkeu.

Pergantian tersebut membuat transisi kepemimpinan fiskal berlangsung dari figur lama menuju figur yang juga memahami dapur kementerian. Bedanya, Suahasil kini harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Purbaya meninggalkan kursi Menkeu dengan sejumlah agenda yang belum selesai. Target pertumbuhan 6 persen, investasi 7 persen, reformasi pajak, hingga pengendalian defisit masih membutuhkan kerja panjang.

Pergantian menteri tidak otomatis menghapus seluruh kebijakan sebelumnya. Namun, perubahan pemimpin selalu membuka ruang bagi penyesuaian strategi dalam menjalankan APBN.

Kini perhatian beralih kepada Suahasil Nazara. Ia datang membawa pengalaman panjang, sementara meja kerjanya sudah dipenuhi target pertumbuhan dan agenda fiskal yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.

Pada akhirnya, perjalanan Purbaya sebagai Menkeu mungkin hanya berlangsung setahun. Tetapi kebijakan yang ia tinggalkan akan terus diuji oleh angka pertumbuhan, investasi, penerimaan negara, dan kesehatan APBN.

Sumber: SM News.com