Gugat Pemko Sawahlunto Ke PN, Penggugat Hadirkan Ahli Perdata dari Unilak, Ini Keterangannya

BEDELAU.COM --Sidang di Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2023/PN.SWL  telah memasuki tahap pembuktian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang lalu.

Penggugat  dalam perkara ini adalah PT Mayatama Solusindo selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa Internet dan  service provider diwakili oleh kuasa hukumnya Gilang Ramadhan Asar, S.H., dan Dwiki Maulana, S.H. dari kantor hukum Vivere Law Office.

Dalam sidang tersebut Penggugat menghadirkan keterangan ahli hukum perdata dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Miftahul Haq, S.H., M.Kn. terkait dugaan wanprestasi yang  dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto selaku Tergugat.

Dalam keterangannya dipersidangan Miftahul Haq mengatakan “wanprestasi itu bisa dikatakan telah terjadi jika  sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan, dan mengenai apakah sebelumnya wajib dilakukan somasi terlebih dahulu dalam wanprestasi,” kata Miftahul Haq.

“Kalau salah satu pihak sudah berprestasi maka tidak perlu dikeluarkan somasi atau peringatan,  dapat dikatakan wanprestasi jika ia terlambat berprestasi, tidak berprestasi sama sekali atau salah berprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata tentang apa itu somasi: menegaskan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan," keterangan Miftahul Haq.

Sengketa ini timbul karena adanya polemik yang terjadi antara rekanan penyedia jaringan Provider PT Mayatama Solusindo dengan Pemerintah Kota Sawahlunto hingga di bawa ke Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto. Penyebabnya  pihak Pemko Sawahlunto belum membayar kontrak kerjasama yang bernilai Rp1,550 milyar setahun itu. Padahal yang menyebabkan pencabutan layanan provider Mayatama dari Pemko Sawahlunto sejak akhir Agustus 2021 lalu.*