Keluhkan Defisit Daerah Rp320 Miliar, Sekda Siak Berharap Dana Transfer 2026 tak Dipotong

BEDELAU.COM --Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar, menghadiri rapat kerja dan diskusi *Diseminasi APBN Terkait Kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026* di Aula Lancang Kuning, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, dengan tujuan menyamakan persepsi dan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kebijakan TKD 2026. Melalui forum ini, diharapkan terjalin keselarasan strategi pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam kesempatan itu, Mahadar menyampaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan akibat defisit anggaran. Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Siak menanggung beban hutang lebih dari Rp320 miliar yang belum terselesaikan hingga tahun ini.

“Persoalan kami masih seputar defisit anggaran dengan beban hutang Rp320 miliar lebih. Dan kini kami mendapat kabar bahwa tahun 2026 akan ada pemotongan Dana Transfer ke Daerah akibat kebijakan pemangkasan oleh pemerintah pusat,” ungkap Mahadar.

Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, memberikan kepastian dan solusi atas persoalan keuangan yang dialami daerah di Riau.

“Kami minta pemerintah pusat memberi kepastian agar kondisi keuangan daerah segera membaik, sehingga pembangunan ekonomi dan infrastruktur bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Diskusi ini juga menjadi wadah sosialisasi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, dengan penekanan pada sinergi dan penyamaan langkah dalam mengelola dana publik.

Dalam kegiatan tersebut, DJPb Riau menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Keuangan, di antaranya Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus, serta Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lydia Kurniawati Christyana.

“Diskusi ini diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan keuangan daerah agar bisa mendapat perhatian dari Menteri Keuangan,” jelas Mahadar.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, Raja Indor, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Siak, Widiasari. **

Sumber: Goriau.com