• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Hukrim
  • Pekanbaru

LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak

Redaksi

Rabu, 18 November 2026 21:00:13 WIB
Cetak
LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak

BEDELAU.COM --Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Riau menggugat mantan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal. Gugatan terkait perubahan status kepengurusan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang selama ini menaungi Universitas Lancang Kuning (Unilak). 

Gugatan tersebut dilayangkan karena Rusli Zainal diduga mengubah kedudukan dewan pembina yayasan yang sebelumnya melekat pada jabatan Gubernur Riau menjadi atas nama pribadi. Padahal, menurut pihak penggugat, posisi tersebut sejak awal didasarkan pada jabatan Gubernur Riau atau bersifat ex-officio.

“Saat ini, gugatan yang kita pandang sebagai perbuatan melawan hukum tersebut telah memasuki tahapan mediasi pertama. Ini pertemuan perdana di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru,” kata Tabrani Al-Indragiri, selaku Ketua LP-KPK, Rabu (18/11/26). 

Proses mediasi dijadwalkan berlangsung selama empat kali pertemuan, setiap Rabu dalam kurun waktu satu bulan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara tersebut akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.

Dalam materi gugatannya, LP-KPK Komda Riau menguraikan sejumlah persoalan terkait sejarah pendirian, kepengurusan hingga pengelolaan aset Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Penggugat menyebutkan, Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 135/VI/1982 tertanggal 8 Juni 1982, pada masa Gubernur H Imam Munandar.

Yayasan tersebut dibentuk untuk bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti luas, termasuk mendirikan sekolah, akademi, perguruan tinggi hingga universitas. Karena berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau, kepemimpinan yayasan disebut mengikuti jabatan Gubernur Riau yang sedang menjabat.

Pola tersebut, menurut penggugat, berlangsung dalam setiap pergantian kepala daerah. Bahkan, penyerahan jabatan Ketua Umum Yayasan dari Gubernur H Saleh Djasit kepada Rusli Zainal pada 21 November 2003 tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji Pekanbaru Nomor 68/YASRAH/A1/XI/2003. 

“Nah inikan siklus, artinya setiap jabatan berganti dalam hal ini Gubernur Riau,” ungkap Tabrani lagi. 

Namun, pada 8 September 2005, ketika masih menjabat Gubernur Riau, Rusli Zainal menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.430/IX/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Yayasan Raja Ali Haji Periode 2005-2010. Melalui keputusan tersebut, dilakukan perubahan kepengurusan, termasuk menempatkan Rusli Zainal sebagai pembina yayasan. 

Perubahan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Akta Nomor 85 tanggal 14 Juni 2006 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Raja Ali Haji. Dalam akta tersebut, masa jabatan pembina disebut tidak ditentukan lamanya.

Penggugat menilai perubahan tersebut menjadi persoalan karena kedudukan yang semula melekat pada jabatan Gubernur Riau berubah menjadi posisi pribadi. Sehingga tidak lagi otomatis beralih kepada gubernur berikutnya. 

“Nah di sini persoalanya. Karena itu hari ini kita melakukan gugatan diawali dengan tahapan mediasi,” jelas Tabrani. 

Tim kuasa Hukum LP-KPK, Abdur Rahman SH MH menyatakan selain persoalan kepengurusan, LP-KPK juga menyoroti asal-usul kekayaan yayasan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Nomor 85 Tahun 2006 disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan awal berupa uang tunai sebesar Rp 13 miliar yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

Yayasan Raja Ali Haji juga menjadi lembaga yang mendirikan Universitas Lancang Kuning pada 1982. Perguruan tinggi tersebut hingga kini terus berkembang dalam bidang akademik, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan. 

“Atas dasar itu, kami dari pihak penggugat mempertanyakan pengelolaan serta status aset yayasan. Seharusnya tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pribadi,“ tegasnya. 

LP-KPK menduga perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan, termasuk perubahan melalui Akta Nomor 56 tanggal 30 September 2016, telah menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan yayasan.

Perubahan tersebut juga disebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016. Dalam gugatannya, penggugat menilai perubahan kepengurusan dan Anggaran Dasar tersebut diduga tidak dilakukan melalui mekanisme rapat pembina yang sah serta tidak memiliki mandat sebagaimana mestinya. 

Sementara Fajriah Nurul Mayang Sari, SH MH yang juga dari kuasa Hukum LP-KPK meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan perubahan akta yayasan tersebut. 

Penggugat berpendapat perubahan yang diduga cacat prosedur dan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum. Selain itu, penggugat menilai Pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait seharusnya mengambil langkah untuk menjaga serta mengamankan aset yang dianggap berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.

Kami berharap berharap persoalan status kepengurusan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji dapat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya. **

 

 

Sumber: Riauterkini.com


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Hukrim

Polres Kampar Bongkar Dugaan Perdagangan Orang, Perempuan Muda Diduga Dieksploitasi Seksual

Rabu, 18 November 2026 - 21:04:31 WIB

BEDELAU.COM --Seorang perempuan berusia 24 tahun did.

Hukrim

Truk Tercebur dari Kapal RoRo di Bengkalis, Pemilik Tuntut Ganti Rugi Rp300 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 20:55:56 WIB

BEDELAU.COM --Pemilik truk bermuatan kelapa sawit ya.

Hukrim

Gudang Pupuk Palsu di Rohul Digrebek Polda Riau, 9,7 Ton Disita

Rabu, 18 November 2026 - 20:53:48 WIB

BEDELAU.COM --Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Di.

Hukrim

Suhardiman Amby Jalani Sidang Perdana 25 November

Rabu, 18 November 2026 - 20:51:57 WIB

BEDELAU.COM  ---Bupati Kuantan Singingi (Kuansi.

Hukrim

Kapolres Pelalawan Ungkap Detik-Detik Istri Terduga Pengedar Sabu Kejang hingga Meninggal

Selasa, 17 November 2026 - 18:59:10 WIB

BEDELAU.COM --Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari .

Hukrim

Tragis! Remaja 16 Tahun Diduga Habisi Adik Kandung di Kebun Sawit Tambusai

Senin, 16 November 2026 - 19:06:20 WIB

BEDELAU.COM --Kasus kematian tragis seorang anak per.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Polres Kampar Bongkar Dugaan Perdagangan Orang, Perempuan Muda Diduga Dieksploitasi Seksual
18 November 2026
Agung Nugroho Siapkan Umrah Gratis untuk Ratusan Warga pada 2027, Ini Kriteria Penerimanya
18 November 2026
LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak
18 November 2026
52 Km Jalan Rusak di Pekanbaru Sudah Diperbaiki
18 November 2026
Truk Tercebur dari Kapal RoRo di Bengkalis, Pemilik Tuntut Ganti Rugi Rp300 Juta
18 November 2026
Gudang Pupuk Palsu di Rohul Digrebek Polda Riau, 9,7 Ton Disita
18 November 2026
Suhardiman Amby Jalani Sidang Perdana 25 November
18 November 2026
Macet 8 Jam di Jalan Lintas Timur, Anggota DPRD Riau Resmi Ngadu ke Ombudsman Riau
17 November 2026
Sulap Lahan Gambut Jadi Produktif, Masyarakat Pelalawan Panen Perdana 43 Ribu Nanas Ratu
17 November 2026
Potret Pendidikan 580 Anggota DPR: 63 Orang Lulusan SMA, 211 Orang Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan
17 November 2026

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Yusril Komentari Namanya Masuk Bursa Cawapres: Prabowo Punya Insting Politik yang Baik!
  • 2 Cekcok Penertiban PKL di Jalan Ahmad Yani, Dua Anggota Satpol PP Pekanbaru Disabet Pisau
  • 3 Kolaborasi Lintas Sektor Hadirkan Jalan Mulus Minas-Perawang
  • 4 Satu Detik Kehilangan Fokus, Istri Pengemudi Fortuner Tewas di Tol Pekanbaru-Dumai
  • 5 Sambut Kedatangan TP2GD, Wawako Apresiasi Perjuangan 5 Tahun Usulkan Marhum Pekan
  • 6 Dua Orang Tewas Terlindas Truk Tangki CPO di Siak Hulu Kampar
  • 7 Diam Dituduh Korupsi, Menjawab Dituding Panik: Ironi 'Gorengan' Isu Dana BOS SMA di Rokan Hulu

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved