• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Daerah
  • Pekanbaru

Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK

Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 18:53:10 WIB
Cetak
Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, foto: Riauaktual.com

BEDELAU.COM --Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak menghentikan operasional perusahaan. Pemerintah juga menjamin ribuan karyawan tetap bekerja dan tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, saat menjelaskan langkah pemerintah pascapencabutan izin PT RAPP, Sabtu (21/11/2026).

Barita mengatakan, keberlanjutan operasional perusahaan telah menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan. Aktivitas usaha PT RAPP tetap dapat berjalan melalui mekanisme pengelolaan yang disiapkan pemerintah.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita.

Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan kegiatan perusahaan tetap berlangsung melalui skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Skema tersebut disiapkan agar pencabutan izin tidak merugikan perusahaan, karyawan, maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas usaha tersebut.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," katanya.

Barita menegaskan, pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP yang mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Dengan keputusan tersebut, penguasaan kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam wilayah perizinan perusahaan kembali berada di tangan negara.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Temuan itu antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Pemerintah juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.

Meski izin telah dicabut, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan atas pelanggaran yang ditemukan tetap harus dilaksanakan.

 

 

 

Sumber: Riauaktual.com


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Daerah

Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl

Sabtu, 21 November 2026 - 19:00:03 WIB

BEDELAU.COM --Pasca pembukaan dua pintu pelimpah (sp.

Daerah

DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 09:30:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Komisi II Dewan Perw.

Daerah

Jadi Model Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Siak Kabupaten Hijau Tarik Perhatian Pemerintah Swiss dan UNDP

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:25:03 WIB

SIAK - Implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai model pembangunan dae.

Daerah

Tak Ada Alasan Anak Siak Putus Sekolah, Pemkab Siak Permudah Akses SPMB 2026 bagi Calon Siswa Tanpa Identitas

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:12:47 WIB

SIAK - Menjelang dibukanya pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun.

Daerah

Beri Suntikan Motivasi Kafilah MTQ XLIV Riau, Pemkab Siak Naikkan Bonus 10 Persen dan Tunaikan Hadiah Umrah

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:03:57 WIB

SIAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak memberikan suntikan motivasi bagi para.

Daerah

Setelah Jalan Air Hitam, Rumah Liar di Siak II Rumbai Jadi Sasaran

Kamis, 19 November 2026 - 18:51:27 WIB

BEDELAU.COM --Setelah Jalan Air Hitam, sasaran pener.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl
21 November 2026
Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK
21 November 2026
Cerita Korban Dugaan Penipuan Ex Kepala SPN Polda Riau, Rugi hingga Rp1 Miliar
21 November 2026
DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat
20 November 2026
Basrifal Nomor Urut 2 di Pilkades Kepayang, Usung Semangat Perubahan
19 November 2026
Rapat Berlangsung Alot, UMP Riau 2027 Belum Berhasil Disepakati
19 November 2026
Setelah Jalan Air Hitam, Rumah Liar di Siak II Rumbai Jadi Sasaran
19 November 2026
Hujan Deras Rendam Sejumlah Wilayah, PUPR Pekanbaru Kebut Pembenahan Drainase
19 November 2026
Larshen Yunus Dituntut 1,5 Tahun Bui dalam Kasus Ancaman Pemberitaan
19 November 2026
Khairul Anshor Nomor 3, Siap Bertarung di Pilkades Giti 2026
19 November 2026

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Basrifal Nomor Urut 2 di Pilkades Kepayang, Usung Semangat Perubahan
  • 2 Yusril Komentari Namanya Masuk Bursa Cawapres: Prabowo Punya Insting Politik yang Baik!
  • 3 Ratusan Pejuang DOB Riau Pesisir akan Silaturrahmi kepada Plt Gubri dan DPRD Riau
  • 4 Gibran Pamitan dan Peluk Pimpinan MPR Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri
  • 5 Cekcok Penertiban PKL di Jalan Ahmad Yani, Dua Anggota Satpol PP Pekanbaru Disabet Pisau
  • 6 APBD Riau 2027 Dibahas, Pemprov Siapkan Rp59,5 Miliar untuk Beasiswa Pendidikan
  • 7 Kolaborasi Lintas Sektor Hadirkan Jalan Mulus Minas-Perawang

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved