Terungkap, Infrastruktur Ini Bakal Ada di Ibu Kota Baru RI
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah memastikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pun telah merampungkan masterplan pembangunan Ibu Kota baru yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun ke depan.
Mulai tahun depan, pemerintah memang berencana membangun Istana Kepresidenan dan kantor pemerintahan. Rencana ini tentu akan bergantung pada pengesahan RUU Pemindahan Ibu Kota yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Terlepas dari itu, kawasan ibu kota baru tentu memerlukan sejumlah infrastruktur wajib. Infrastruktur ini tentu bisa berada di dalam ataupun sekitar Ibu Kota Negara.
Dalam Dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperoleh CNBC Indonesia, ada sejumlah infrastruktur wajib yang harus ada di dalam dan sekitar ibu kota baru.
Berikut selengkapnya :
1. Mempertahankan Kawasan Hutan tertentu di dalam dan sekitar IKN yang berfungsi sebagai Sistem Penyangga Kehidupan.
2. Rekayasa untuk mempertahankan/meningkatkan daya dukung Lingkungan Hidup seperti :
- Treatment lubang-lubang bekas tambang sebagai reservoir dan sumber air bersih bagi IKN.
- Pada saat curah hujan ekstrim dan kondisi karakteristik yang tidak menyerap air perlu rekayasa untuk memanen air dan mengarahkan aliran air agar tidak menimbulkan daya rusak untuk infrastruktur IKN.
- Restorasi kawasan didalam dan sekitar IKN dengan vegetasi alami.
3. Pembangunan infrastruktur harus yang ramah lingkungan (efisiensi terkait dengan emisi, air dan energi).
Sumber: [cnbcindonesia.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.