Cegah Pungli, Pj Walikota Pekanbaru Minta Layanan Tingkat Bawah Buat SOP

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun meminta camat dan lurah untuk membuat prosedur operasional standar atau SOP pelayanan. Hal ini guna untuk mengatasi praktek pungli yang kadang masih ada untuk beberapa pelayanan tertentu ditingkat bawah.

Intruksi ini disampaikan Muflihun, usai menerima kunjungan kerja dan Monev Satgas Saber Pungli  Polhukam RI tahun 2022 di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. 

Muflihun mengatakan, peluang terjadinya praktek pungli ada dimana saja dan tidak terbatas hanya pada OPD tertentu saja. Oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk memberantas praktek pungli ini. 

"Perlu komitmen bersama untuk menghilangkan kasus pungli. Disamping juga harus terus diawasi, karena kebiasaan masyarakat masih ada yang ingin urusannya cepat walaupun dengan membayar," ujar Muflihun, Kamis (16/6/2022). 

Menurutnya, tidak hanya disisi lembaga atau pemerintah saja, namun masyarakat juga diingatkan untuk membiasakan mengurus sendiri berbagai keperluan administrasi tanpa harus menggunakan jasa calo atau jasa orang dalam.

"Kami imbau untuk melakukan pengurusan sendiri. Mengurus sendiri  lebih mudah dan irit," ulasnya. 

Dicontohkan Muflihun, beberapa pengurusan administrasi yang rawan pungli seperti pelayanan pada pengurusan KTP, KK dan juga perizinan.

"Aktivitas perekonomian pun sudah dimulai, maka kita berupaya juga memberantas pungli. Kita sinergi dengan satgas saber pungli di pusat," jelasnya. 

Tim saber pungli pusat tentu bekerjasama dengan tim di daerah dalam mengawal layanan publik yang rawan pungli. Ia menyebut bahwa untuk ke depan tim bakal mengawasi layanan publik di Pekanbaru

"Jangan ada pungli di Kota Pekabaru, tim saber pungli di Pekanbaru nantinya menyasar pelayanan publik yang rawan pungli," tegasnya. 

Ia menambahkan, tim satgas bisa terus mencegah adanya praktek pungli di layanan publik. Ia mengingatkan agar Jangan sampai ada praktek publik di layanan publik. Apalagi di MPP sehingga ia mendorong pengawasan layanan publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sumber: riauaktual.com