Dikritik Dewan Soal SILPA Hampir Rp1 Triliun, Wagubri: Kita Jadikan Evaluasi

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan, bahwa kritikan dari DPRD Riau terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 yang hampir Rp 1 triliun, merupakan kritikan yang lumrah.

"Yang menjadi pertanyaan Pak Kelmi dari Fraksi Demokrat, SILPA kita yang hampir Rp1 triliun, itu menjadi perhatian dari kita juga," kata Wagubri, Edy Nasution.

Wagub mengatakan, dari pihak DPRD, meminta harusnya SILPA tersebut bisa dipergunakan untuk hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

"Di dalam pengelolaan itu dianggap belum bisa berjalan efektif. Saya kira ini wajar, dan jadi perhatian dan evaluasi kita ke depan," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar sidang paripurna, Senin (4/7/2022).
Sidang paripurna dengan Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur itu mendapat sorotan Fraksi Demokrat.

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti. Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 itu dibacakan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Usai dibacakan, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Kelmi Amri menyoroti masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih terjadi dua tahun terakhir. Kelmi menyebut, dari apa yang disampaikan, perlu menjadi rambu-rambu bagi DPRD dan Pemprov Riau dalam hal pembahasan APBD 2022/2023 nanti.

"Kami melihat SILPA setelah dilakukan audit oleh BPK ini terlalu besar hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita mendesign rancangan APBD sehingga SILPA kita begitu besar," kata Kelmi Amri.

Ia berharap dana yang besar ini bisa dimanfaatkan melalui program-program yang sekiranya dibutuhkan masyarakat. Ia juga berharap SILPA ini menjadi perhatian khusus gubernur dan wakil gubernur. Karena dari setiap pembahasan yang dilakukan di DPRD selalu mengeluhkan dengan angka-angka yang telah disajikan oleh tim anggaran pemerintahan daerah.

Sumber: cakaplah.com