PT SPP Jadi Sorotan, Pj Walikota Minta Manajemen BUMD Harus Orang yang Mampu

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun bakal melakukan evaluasi terhadap manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada dibawah naungan pemerintah kota.

Muflihun tidak ingin BUMD hanya menjadi beban daerah dengan suntikan APBD setiap tahunnya. Dirinya ingin BUMD tersebut bisa menghasilkan dan optimal dalam pendapatan.

"Untuk evaluasi BUMD saya masih pelajari. Karena saya tidak ingin buru-buru dan nanti malah makin fatal untuk BUMD kita," kata Muflihun, Selasa (20/9/2022).

Menurutnya, dari sejumlah BUMD yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru baru satu BUMD yang mulai memberikan capaian positif, yakni BPR Pekanbaru. BUMD ini sudah mulai tumbuh dengan menghasilkan laba.

Kemudian, untuk PDAM Tirta Siak yang sebelumnya menjadi catatan juga mulai membaik. Mulai terjadi peningkatan dalam manajemennya.

"Untuk PT. SPP sampai hari ini kami masih pelajari. Karena banyak ini kan. Kita mau lihat BUMD ini. Seperti (pemerintah.red) pusat sampaikan, kalau tidak ada bermanfaat untuk apa diadakan," tegas Muflihun.

Muflihun juga meminta manajemen harus profesional dalam mengelola BUMD. Mereka yang berada dalam manajemen, ditegaskan Muflihun harus orang yang mampu dalam mengelola perusahaan daerah ini.

"Kita buat assesment, silahkan daftar orang-orang yang mampu. Saya tidak ada mengarahkan kepada orang-orang (tertentu). Karena yang disini kita minta betul-betul orang yang bisa menjalankan," ujarnya.

Dirinya kembali menegaskan, bahwa BUMD ini menggunakan modal dari APBD Pekanbaru. Sangat disayangkan menggunakan APBD namun tidak menghasilkan. Muflihun meminta, agar APBD yang dikeluarkan untuk modal BUMD, ada kontribusi yang diberikan kepada pemerintah kota.

Sebelumnya, Pj Walikota Kota Pekanbaru Muflihun dalam waktu dekat bakal melakukan audit terhadap seluruh BUMD dibawah naungan Pemko Pekanbaru. Dirinya ingin mengetahui kondisi terkini badan usaha tersebut.

Muflihun ingin mengetahui pendapatan atas penyertaan modal yang diberi pemerintah kota ke badan usaha tersebut. Ia menyebut ada kucuran APBD yang diberikan pemerintah ke BUMD.

"Wajar-wajar saja saya meaudit kan. Saya ingin tahu, yang namanya BUMD itu kan ada kucuran APBD di sana," kata Muflihun, Minggu (31/7/2022).

Hal ini juga mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru. Sebelumnya, desakan agar PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) dilakukan audit investigatif disampaikan oleh DPRD Kota Pekanbaru.

Langkah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal keberadaan BUMD yang kerap menjadi beban keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menyatakan, arahan KPK tersebut sangat tepat dalam konteks efisiensi dan penyelamatan keuangan daerah. Apalagi, di tengah kondisi keuangan negara dan daerah yang kian sulit, seharusnya BUMD tak menjadi beban.

"BUMD yang tidak produktif namun terus menyedot APBD memang sudah seharusnya dievaluasi dan diambil langkah-langkah terukur. Pernyataan pimpinan KPK tersebut sudah tepat sehingga kerugian keuangan daerah bisa dicegah," tegas Tengku Azwendi Fajri, Sabtu (10/9/2022) lalu.

Tengku Azwendi secara khusus menyoroti kinerja PT SPP yang merupakan BUMD milik Pemko Pekanbaru. Menurutnya, keberadaan BUMD ini mesti dievaluasi dan dilakukan audit investigatif secepatnya.

Ia menilai, sejauh ini kinerja perseroan daerah tersebut tak kunjung menunjukkan hasil yang baik. Dewan mempertanyakan rencana-rencana bisnis PT SPP telah dilaksanakan atau hanya sekadar menjadi wacana bisnis semata.

"Kami meminta agar PT SPP dilakukan audit investigatif. Untuk memastikan kondisi yang sebenarnya BUMD tersebut. Sejauh mana capaiannya. Ini perlu ditelisik dengan melakukan audit investigatif," tegasnya.

Menurutnya, audit yang dilakukan harus menyasar pada pada audit keuangan, penilaian kinerja, audit sumber daya manusia dan audit pada perencanaan bisnis PT SPP yang selama ini digaung-gaungkan oleh manajemen.

Menurutnya, tak sedikit dana APBD telah disuntikkan ke PT SPP. Sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana rakyat tersebut harus dilakukan oleh manajemen secara transparan dan akuntabel.

Pada sisi lain, perkembangan bisnis PT SPP dan anak-anak usahanya dinilai masih amat minim serta makin melorot. Misalnya soal rencana-rencana megabisnis yang digaungkan manajemen di Kawasan Industri Tenayan (KIT), sejauh ini belum ada progress yang nyata. Padahal, modal kerja bersumber dari APBD Kota Pekanbaru terus disuntik ke BUMD tersebut.

"Momentumnya sudah tepat untuk melakukan audit investigatif secara total keberadaan PT SPP. Tidak perlu ditunda-tunda lagi. Penjabat Wali Kota harus mengambil langkah secepatnya terhadap posisi PT SPP. Agar kita mengetahui, sejauh mana kondisi PT SPP yang sebenarnya," pungkasnya.

Sumber: riauaktual.com