Tetua-Tetua Adat Dinilai Perlu Redam Perseteruan Adil Vs Syamsuar

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Berkaca dari perang dingin antara Bupati Meranti M Adil dengan Gubernur Riau, Syamsuar, nilai - nilai budaya melayu dalam hal mentaati pemimpin di Riau ke depan diharapkan bisa lebih dibudayakan. Bukan lagi menonjolkan menang - menangan.

Hal ini dikatakan pakar hukum tata negara dan juga tokoh masyarakat Riau, Prof Dr Husnu Abadi. Ia mengatakan, selain dari sisi tata negara, persoalan tersebut juga bisa ditarik poin pentingnya dalam budaya tunjuk ajar melayu.

Ia menyarankan, agar tetua - tetua adat di Meranti untuk bisa memberi nasihat tunjuk ajar melayu kepada sikap - sikap konfrontatif yang ditunjukkan Bupati Meranti M Adil.

"Harus ada juga lah tradisi kesopanan, tunjuk ajar melayu bisa ditunjukkan lebih baik. Tetua-tetua adat di Meranti bisa memberikan nasihat ke Bupati Meranti dalam hal ini," kata Husnu Abadi, Jumat (11/11/2022).

Tak hanya di Meranti, tetua adat di Provinsi Riau, dalam hal ini lembaga adat, juga diminta untuk mendinginkan Syamsuar.

"Tetua - tetua adat di lembaga adat bisa berusaha untuk mendinginkan. Sehingga kalau ini dilakukan, pemimpin melayu itu tetap akan memegang prinsip musyawarah dalam Pancasila, bisa tabayun dan tak konfrontatif," kata Husnu.

"Colling down lah, berhawa sejuk," harapnya lagi.

Hal yang tak disadari saat ini, kata Husnu, bahwa sebagai pemimpin melayu, kurang membangun peradaban kepemimpinan melayu.

"Apakah sopan santun tradisi kemelayuan tak perlu kita jaga dengan baik? Karena Riau ini sebagai pusat kebudayaan melayu, tentu tak lepas dari tunjuk ajar melayu dalam hal menghormati pemimpin," katanya.

Untuk diketahui, perseteruan Adil dengan Syamsuar sudah terjadi beberapa kali. Yakni pertama saat Adil menyatakan diri untuk maju Pilgubri, dan 'menyenggol' Syamsuar yang menurutnya Gubernur tidak memperhatikan Meranti.

Kemudian, terkait kunjungan Gubernur Syamsuar ke Meranti yang gagal karena disebut - sebut ditolak Bupati Adil. Dan yang terbaru, Adil tidak menghadiri Rakor Gubernur bersama kepala daerah dan Camat, dan diduga melarang Camat untuk menghadiri agenda tersebut.

Sumber: cakaplah.com