Digadang-gadang Jadi Pj Gubernur, SF Hariyanto Mendapat Penolakan dari Tokoh Masyarakat

BEDELAU.COM --Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar - Edy Natar, sejumlah nama muncul untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau meneruskan roda pemerintahan di bumi Lancang Kuning.

Diantara yang muncul sebagai kandidat kuat adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto, syarat untuk menjadi Pj Gubernur sendiri harus pejabat eselon I, di Riau hanya SF Hariyanto dan Rektor Unri yang memenuhi syarat itu.

Berkaca dari beberapa Provinsi lain yang baru saja dilantik Presiden menjadi Pj Gubernur banyak diisi dari Sekda Provinsinya, seperti yang dilantik Presiden Selasa (5/9/2023) tiga daerah diisi Sekda.

Menanggapi kondisi ini Tokoh Masyarakat Riau Azlaini Agus menjelaskan sosok calon Pj Gubernur harus mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat Riau.

"Figur Calon Pj Gubernur Riau, selain harus memenuhi syarat administrasi, juga harus mendapat dukungan dari Tokoh-tokoh Masyarakat Riau," ujar Azlaini Agus .

Menurutnya bukan cukup hanya dukungan DPRD Riau saja, atau hanya usulan dari fraksi-fraksi di DPRD Riau, karena sebagian Anggora DPRD Riau bisa dibeli.

"Calon Pj Gubri juga harus memiliki track record yang baik termasuk juga keluarganya, tidak pamer kekayaan, dan tidak memiliki catatan yang buruk selama bertugas di jabatan sebelumnya," tegas Azlaini.

Azlaini menambahkan, figur calon Pj Gubri yang keluarganya hidup mewah dengan gaya selebriti, mengidentifikasi bahwa figur tersebut tidak bersih dan cenderung korupsi.

"Figur seperti itu seharusnya tidak masuk dalam daftar yang diusulkan DPRD Riau," ujarnya.

Azlaini juga dengan tegas menolak nama SF Hariyanto sebagai kandidat kuat untuk menjadi Pj Gubernur Riau dengan alasan tersebut.

"Ya kira-kira begitulah (menolak)," ujarnya saat ditanya sosok SF Hariyanto yang menjadi kandidat kuat jadi Pj Gubernur.

Azlaini juga mengaitkan jika istri SF Hariyanto juga terpantau menjadi Caleg dari satu partai di Pemilu 2024 mendatang, tentunya secara etika juga tidak elok jika suami menjadi Pj Gubernur.

"Secara moral politik jika yang bersangkutan terpilih menjadi Pj Gubri, istrinya juga sebaiknya mundur dari pencalegan. Kalau punya moral politik yang baik," jelasnya.

Menurut Azlaini Agus, seharusnya Pj Gubernur Riau yang terpilih kedepannya harus membuat kontrak politik dengan tokoh masyarakat Riau.

Sebelumnya sudah ditetapkan mekanisme penetapan pengusulan nama Pj Gubernur Riau lewat komisi I di DPRD Riau.

Masing-masing fraksi di DPRD akan mengajukan nama yang selanjutnya ditetapkan tiga nama nanti untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

SUMBER: RIAUAKTUAL.COM