Pilihan
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Selat Morong-Rupat
Kasus 28 Pekerja Migran Indonesia, Polisi Tetapkan 3 Tersangka
Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfotik Gelar Sosialisasi Pengelolaan Informasi
MERANTI, BEDELAU.COM--Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotik) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Sosialisai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Daftar Informasi Publik dan yang dikecualikan, bertempat di Ballroom Afifa Jalan Banglas Selatpanjang, Kamis, (30/11/2023).
Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Plt. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah.
"Salah satu Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan informasi publik untuk para pemohon informasi maka dari itu penting bagi setiap PPID di OPD menyediakan daftar informasi publik tersebut", kata Plt Bupati.
Dia meminta kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan informasi dalam hal menjalankan fungsi pelayanan publik.
"Untuk itu saya berharap ini dapat menjadi satu langkah bagi kita dalam menjalankan fungsi pelayanan publik khususnya pelayanan informasi, sehingga kedepannya semua permohonan informasi dapat dikelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan," harapnya.
Komisioner KI Riau, Tatang menjelaskan Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good governance di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan.
Daftar Informasi Publik, lanjut Tatang, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
"Jadi tidak semua informasi bisa diberikan, dan ada yang dikecualikan," jelasnya.
Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik dan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan.
Turut mengikuti kegiatan ini, sejumlah kepala OPD serta pejabat PPID di seluruh OPD Pemkab Kepulauan Meranti. (Hr)
Reward untuk Kades dan BPD se-Riau, Pj Gubri SF Hariyanto Beri Hadiah Sepeda Motor
BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tah.
Majukan Pertanian di Meranti, Plt Bupati Asmar Temui Wamen Pertanian
JAKARTA, BEDELAU.COM--Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn).
Rakor Kades di Riau Akan Dihadiri Mendagri, Ada Bantuan Kendaraan Operasional untuk Desa
BEDELAU.COM --Jika tidak ada halangan, Menteri Dalam.
Desa Sepahat Lakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembentukan Panitia MTQ Tingkat Desa Sepahat Ke 17 Tahun
BENGKALIS, BEDELAU.COM--Pemerintah Desa Sepahat dalam meningkatkan pelayanan ter.
Pemko Pekanbaru Upayakan Pembebasan Lahan Flyover Panam Rampung Tahun ini
BEDELAU.COM --Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, tur.
Plt Bupati Asmar Sambut Kepulangan Kafilah MTQ Kepulauan Meranti
MERANTI, BEDELAU.COM--Bertempat di kediaman dinasnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupa.