• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Daerah
  • Pekanbaru

Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan Eks RAPP oleh BUMN-BUMD

Redaksi

Ahad, 22 November 2026 22:25:59 WIB
Cetak
Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan Eks RAPP oleh BUMN-BUMD

BEDELAU.COM --Rencana pemerintah melanjutkan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuai kritik dari aktivis lingkungan Riau.

Aktivis lingkungan Riau Abdul Aziz, mempertanyakan alasan pemerintah menyerahkan keberlanjutan operasional perusahaan kertas raksasa tersebut kepada BUMN-BUMD setelah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dicabut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Menurut Aziz, pergantian pengelola dari perusahaan swasta ke BUMN-BUMD tidak serta-merta menjamin masyarakat Riau akan mendapatkan manfaat lebih besar. Ia justru khawatir masyarakat tetap menjadi pihak yang menanggung dampak ekologis dari kegiatan perusahaan.

"Saya bertanya ke Pak Barita, maksudnya dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD itu apa? Emang lebih hebat BUMN melanjutkan itu ketimbang swasta?" kata Aziz saat diwawancara di Pekanbaru, Ahad (22/11/2026).

Ia menilai, siapa pun yang melanjutkan operasional perusahaan, persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat Riau belum tentu berubah.

"Kalau dilanjutkan ya berarti sama saja, enggak akan ada itu memikirkan masyarakat Riau, Pak. Samalah dengan migas yang masyarakat Riau hanya kebagian dampak ekologisnya," ujarnya.

Aziz juga mengkritik penjelasan pemerintah yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pencabutan izin. Menurutnya, persoalan perizinan perusahaan kehutanan di Riau justru sudah bermasalah sejak awal.

Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dalam Pasal 5 ayat 1, kata dia, areal HTI hanya boleh diberikan di hutan produksi yang tidak produktif.

Namun, menurut Aziz, kenyataan di Riau justru menunjukkan perizinan diberikan di kawasan yang masih memiliki tutupan hutan lebat. "Tapi yang terjadi di Riau, perizinan itu justru diberikan di areal yang tutupan hutannya lebat, bahkan 80 sampai 120 meter kubik per hektare," tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian luas kawasan hutan produksi tetap dengan luas konsesi HTI di Riau. Berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 173 Tahun 1986 dan Nomor 7651 Tahun 2011, luas hutan produksi tetap di Riau hanya sekitar 1,8 juta hektare.

Sementara itu, menurut data yang dimiliki kalangan organisasi nonpemerintah atau NGO, luas konsesi HTI di Riau sudah mencapai 2,1 juta hektare.

"Namun menurut teman-teman NGO, luas konsesi HTI di Riau sudah mencapai 2,1 juta hektare. Alhasil, Riau kesulitan untuk memberesi urusan tata ruang karena fungsi kawasan hutan telah overlapping," ungkapnya.

Aziz kemudian mengungkit persoalan 175.000 hektare lahan di Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kawasan yang sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu diubah menjadi Hutan Produksi (HP) berdasarkan SK 673 Tahun 2014 pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Itu sudah diusahai loh, artinya perizinan itu sudah diberikan di areal itu. Supaya sesuai regulasi, dirubahlah itu dari HPT menjadi HP. Itu tutupan hutannya luar biasa, Pak," katanya.

Aziz memperkirakan, apabila harga kayu saat itu Rp550.000 per meter kubik, nilai kayu dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp8,4 triliun.

"Jadi kalau mau dilanjutkan, ya mending kasih saja itu yang pemegang konsesi itu melanjutkan. Akan lebih bagus mereka daripada BUMN," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz menilai pemerintah seharusnya memperbaiki persoalan perizinan dengan melakukan penataan batas kawasan secara benar.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar hak-hak pihak lain yang berpotensi berada di dalam areal yang ditunjuk sebagai konsesi atau kawasan hutan tidak menjadi sumber konflik.

Ia menduga tata batas sejumlah perizinan tidak jelas sehingga memicu konflik dengan masyarakat yang sebelumnya telah memiliki atau menguasai lahan tersebut. Namun, lahan itu kemudian diklaim masuk dalam kawasan hutan berdasarkan izin yang diberikan Kementerian Kehutanan.

Aziz juga mempertanyakan status kebun sawit seluas lebih kurang 18.000 hektare yang disebut Satgas PKH berada di areal konsesi PT RAPP.

Menurutnya, ada kemungkinan lahan tersebut lebih dahulu dikuasai masyarakat dan ditanami sawit, sebelum kemudian diklaim sebagai kawasan hutan dan areal konsesi.

"Bapak baca deh itu izin-izin konsesi yang diberikan. Di Amar pertama itu dikatakan bahwa letak dan luas definitif konsesi akan diberikan setelah dilakukan penataan batas di lapangan," kata Aziz.

Ia kemudian merujuk amar ketujuh dalam perizinan tersebut. Menurutnya, apabila dalam proses penataan batas ditemukan hak masyarakat berupa perladangan, tegalan, dan sebagainya, kawasan itu harus dikeluarkan dari areal yang diberikan melalui mekanisme enclave.

"Jadi Bapak jangan selalu bilang itu kawasan hutan, kawasan hutan yang kemudian disita," tegasnya.

Tantang Satgas PKH Buktikan Pengukuhan Kawasan Hutan

Aziz juga menantang Satgas PKH menunjukkan bukti proses pengukuhan kawasan hutan yang menjadi dasar penguasaan dan penyitaan lahan.

"Bapak punya enggak bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutannya? Kalau memang itu kawasan hutan, jangan seolah-olah penegakan hukum tapi justru bertujuan lain," ujarnya.

Ia mengingatkan, sejak terbitnya PP Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, pengukuhan kawasan hutan wajib melalui empat tahapan, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

"Negara yang baik itu adalah negara yang mampu menghamparkan hukum-hukum dengan benar. Bukan klaim sepihak lalu dengan embel-embel negara, lahan itu disita. Ini merusak, Pak," katanya.

Selain itu, Aziz mempertanyakan penyerahan hasil sitaan kepada Agrinas Palma Nusantara. Ia menyinggung hasil kebun yang disebutnya telah dikelola perusahaan tersebut.

"Terus kemudian hasil sitaan diberikan kepada Agrinas, memang Agrinas bisa apa memberikan kepada negara? Enggak ada. Kebun yang konon luasnya 730.000 hektare saja, hasilnya cuma Rp2,7 miliar," ujarnya.

Ia menegaskan, dirinya dan masyarakat Riau juga memiliki kecintaan terhadap negara. Namun, menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan aturan.

"Jangan selalu bilang oh ini kawasan hutan, ini demi negara segala macam. Bukan hanya Bapak yang cinta dengan negara ini, kami semua cinta dengan negara ini, tapi enggak kayak gini caranya," kata Aziz.

"Jadi kalau negara memang ingin memberikan shock therapy terkait hukum, lakukan dengan benar, bukan main rampas tanpa melalui proses hukum yang benar," tutupnya.

Aziz menilai persoalan tersebut berawal dari kesalahan pemerintah yang dinilainya serampangan dalam memberikan izin. Namun, belakangan pemerintah justru terkesan ingin melepaskan tanggung jawab dengan melemparkan kesalahan kepada pihak lain, kemudian mengambil alih lahan tersebut.

Menurutnya, pemerintah semestinya mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan menjalankan ketentuan yang sebelumnya tidak dilaksanakan.

Salah satunya melalui penataan batas kawasan berdasarkan kondisi eksisting. Dengan demikian, lahan yang telah dikuasai dan diusahai pihak lain dapat dikeluarkan dari kawasan melalui mekanisme enclave.

"Mengacu pada kondisi eksisting menjadi resiko pemerintah. Salah sendiri tidak melakukan penataan batas sedari perintah itu ada," ujarnya.

Pemerintah Pastikan Operasional RAPP Berlanjut

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP di Riau. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, memastikan keputusan tersebut tidak akan menghentikan operasional perusahaan maupun menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Hal itu disampaikan Barita untuk menjawab keresahan mengenai keberlanjutan operasional PT RAPP dan nasib karyawannya setelah pencabutan izin.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini, itu poin pertama. Karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," kata Barita, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Barita, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan keberlanjutan operasional PT RAPP meskipun izin PBPH perusahaan telah dicabut.

Operasional perusahaan tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD yang bekerja sama.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak. Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," jelas Barita.

Diberitakan sebelumnya, Satgas PKH mencabut izin perusahaan HTI PT RAPP di Riau pada Jumat (20/11/2026). Dengan pencabutan izin tersebut, negara kembali menguasai areal kerja perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare.

Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.*

 

 

 

Sumber: cakaplah.com


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Daerah

Warga Kotobaru Tagih Janji: Izin RAPP Sudah Dicabut, Kembalikan Tanah Ulayat Kami

Ahad, 22 November 2026 - 22:33:43 WIB

BEDELAU.COM --Ratusan warga Desa Kotobaru, Kabupaten.

Daerah

Pemko Pekanbaru Genjot Perbaikan Infrastruktur, Jalan dan Selokan Jadi Prioritas

Ahad, 22 November 2026 - 22:29:29 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah Kota Pekanbaru terus memper.

Daerah

Pernah Pimpin Polres Siak, Kombes Gunar Kini Jadi Dirreskrimum Polda Riau

Ahad, 22 November 2026 - 22:23:15 WIB

BEDELAU.COM --Kursi Direktur Reserse Kriminal Umum (.

Daerah

Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl

Sabtu, 21 November 2026 - 19:00:03 WIB

BEDELAU.COM --Pasca pembukaan dua pintu pelimpah (sp.

Daerah

Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK

Sabtu, 21 November 2026 - 18:53:10 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah memastikan pencabutan izin .

Daerah

DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 09:30:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Komisi II Dewan Perw.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Warga Kotobaru Tagih Janji: Izin RAPP Sudah Dicabut, Kembalikan Tanah Ulayat Kami
22 November 2026
Todongkan Airgun ke Kepala Remaja, Perampok HP di Bagansiapiapi Dibekuk Polisi
22 November 2026
Pemko Pekanbaru Genjot Perbaikan Infrastruktur, Jalan dan Selokan Jadi Prioritas
22 November 2026
Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan Eks RAPP oleh BUMN-BUMD
22 November 2026
Pernah Pimpin Polres Siak, Kombes Gunar Kini Jadi Dirreskrimum Polda Riau
22 November 2026
Pesan WhatsApp Ungkap Dugaan Persetubuhan Anak di Bagan Sinembah Rohil
22 November 2026
Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl
21 November 2026
Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK
21 November 2026
Cerita Korban Dugaan Penipuan Ex Kepala SPN Polda Riau, Rugi hingga Rp1 Miliar
21 November 2026
DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat
20 November 2026

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Basrifal Nomor Urut 2 di Pilkades Kepayang, Usung Semangat Perubahan
  • 2 Yusril Komentari Namanya Masuk Bursa Cawapres: Prabowo Punya Insting Politik yang Baik!
  • 3 Ratusan Pejuang DOB Riau Pesisir akan Silaturrahmi kepada Plt Gubri dan DPRD Riau
  • 4 Gibran Pamitan dan Peluk Pimpinan MPR Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri
  • 5 Pemprov Riau Targetkan Atasi Banjir Depan RS Awal Bros Sudirman Tahun Depan
  • 6 Cekcok Penertiban PKL di Jalan Ahmad Yani, Dua Anggota Satpol PP Pekanbaru Disabet Pisau
  • 7 APBD Riau 2027 Dibahas, Pemprov Siapkan Rp59,5 Miliar untuk Beasiswa Pendidikan

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved