• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Daerah
  • Kuansing

Warga Kotobaru Tagih Janji: Izin RAPP Sudah Dicabut, Kembalikan Tanah Ulayat Kami

Redaksi

Ahad, 22 November 2026 22:33:43 WIB
Cetak
Warga Kotobaru Tagih Janji: Izin RAPP Sudah Dicabut, Kembalikan Tanah Ulayat Kami

BEDELAU.COM --Ratusan warga Desa Kotobaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menggelar aksi damai di tengah ladang, Sabtu (21/11/2026). 

Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tanah ulayat desa yang diklaim dirampas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sejak 1993.

Aksi ini didominasi ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, hingga anak-anak dan berlangsung dengan tertib. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan:

"KEMBALIKAN TANAH ULAYAT DESA YANG DIRAMPAS PT. RAPP SEJAK TAHUN 1993 - 2026 KEPADA MASYARAKAT DESA KOTOBARU".

"KEPADA PEMERINTAH SAHKAN UU MASYARAKAT ADAT SEGERA!!!"

"PT. RAPP BERHENTI MERAMPAS TANAH RAKYAT"

Seorang orator melalui pengeras suara menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan yang telah mencabut izin RAPP. Warga meminta agar mereka diizinkan kembali berkebun di tanah nenek moyang mereka, yang berada tepat di belakang rumah mereka sendiri.

Aksi warga Kotobaru ini muncul dua hari setelah pemerintah resmi mencabut izin RAPP.

Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dan diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Izin yang dicabut adalah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," kata Barita.

Pihak RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

Negara vs Ulayat: Persoalan yang Belum Selesai

Meski pemerintah menyatakan kawasan kembali dikuasai negara, warga Kotobaru menegaskan tanah tersebut adalah tanah ulayat.

Bagi masyarakat adat, tanah ulayat adalah tanah milik kaum, milik ninik mamak, bukan milik perorangan, bukan milik negara, dan bukan milik perusahaan.

Warga menyebut tanah itu masuk ke dalam peta konsesi perusahaan sejak 1993, tahun ketika RAPP mulai memperoleh izin Hutan Tanaman Industri (HTI) besar-besaran di Riau. Sejak saat itu, warga mengaku tidak bisa lagi masuk dan berkebun di tanah leluhurnya. Sudah 33 tahun mereka menunggu.

Dalam aksinya, warga Kotobaru menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama Kembalikan tanah ulayat kepada masyarakat Desa Kotobaru, agar warga bisa kembali berkebun dan menghidupi keluarga.

Kedua segera sahkan UU Masyarakat Adat dan Perda Masyarakat Adat, agar tanah ulayat memiliki payung hukum dan tidak bisa lagi diambil alih perusahaan lain di kemudian hari.

Warga juga mengingatkan agar setelah tanah dikembalikan, tanah tersebut tidak jatuh ke tangan pembeli dari luar, dan tidak berubah lagi menjadi kebun sawit perusahaan.

Aksi berakhir dengan damai. Warga berharap pencabutan izin RAPP bukan hanya menjadi pemindahan penguasaan dari perusahaan ke negara, tetapi menjadi awal kembalinya tanah ulayat kepada pemilik adatnya.

Hingga berita ini disusun, pemerintah belum merinci skema pengelolaan lanjutan untuk 338.536 hektare bekas konsesi RAPP tersebut.*
 

 

 

Sumber: Riauterkini.com


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Daerah

Pemko Pekanbaru Genjot Perbaikan Infrastruktur, Jalan dan Selokan Jadi Prioritas

Ahad, 22 November 2026 - 22:29:29 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah Kota Pekanbaru terus memper.

Daerah

Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan Eks RAPP oleh BUMN-BUMD

Ahad, 22 November 2026 - 22:25:59 WIB

BEDELAU.COM --Rencana pemerintah melanjutkan operasi.

Daerah

Pernah Pimpin Polres Siak, Kombes Gunar Kini Jadi Dirreskrimum Polda Riau

Ahad, 22 November 2026 - 22:23:15 WIB

BEDELAU.COM --Kursi Direktur Reserse Kriminal Umum (.

Daerah

Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl

Sabtu, 21 November 2026 - 19:00:03 WIB

BEDELAU.COM --Pasca pembukaan dua pintu pelimpah (sp.

Daerah

Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK

Sabtu, 21 November 2026 - 18:53:10 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah memastikan pencabutan izin .

Daerah

DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 09:30:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Komisi II Dewan Perw.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Warga Kotobaru Tagih Janji: Izin RAPP Sudah Dicabut, Kembalikan Tanah Ulayat Kami
22 November 2026
Todongkan Airgun ke Kepala Remaja, Perampok HP di Bagansiapiapi Dibekuk Polisi
22 November 2026
Pemko Pekanbaru Genjot Perbaikan Infrastruktur, Jalan dan Selokan Jadi Prioritas
22 November 2026
Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan Eks RAPP oleh BUMN-BUMD
22 November 2026
Pernah Pimpin Polres Siak, Kombes Gunar Kini Jadi Dirreskrimum Polda Riau
22 November 2026
Pesan WhatsApp Ungkap Dugaan Persetubuhan Anak di Bagan Sinembah Rohil
22 November 2026
Pasca Pembukaan Dua Pintu Pelimpah, Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang 79,90 Mdpl
21 November 2026
Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK
21 November 2026
Cerita Korban Dugaan Penipuan Ex Kepala SPN Polda Riau, Rugi hingga Rp1 Miliar
21 November 2026
DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat
20 November 2026

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Basrifal Nomor Urut 2 di Pilkades Kepayang, Usung Semangat Perubahan
  • 2 Yusril Komentari Namanya Masuk Bursa Cawapres: Prabowo Punya Insting Politik yang Baik!
  • 3 Ratusan Pejuang DOB Riau Pesisir akan Silaturrahmi kepada Plt Gubri dan DPRD Riau
  • 4 Gibran Pamitan dan Peluk Pimpinan MPR Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri
  • 5 Pemprov Riau Targetkan Atasi Banjir Depan RS Awal Bros Sudirman Tahun Depan
  • 6 Cekcok Penertiban PKL di Jalan Ahmad Yani, Dua Anggota Satpol PP Pekanbaru Disabet Pisau
  • 7 APBD Riau 2027 Dibahas, Pemprov Siapkan Rp59,5 Miliar untuk Beasiswa Pendidikan

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved