Mahfud Minta Ditunjukkan Samsat yang Masih Pungli
BEDELAU.COM --Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Menko Polhukam Mahfud Md meminta Emerson menulis masalah tersebut secara konkret.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd. Mahfud menanggapi surat Emerson yang diunggah pada 14 September lalu.
"Mas Eson, yang konkret saja, Samsat mana, pelaku dan korbannya siapa. Kalau kebijakan kan sudah jelas, sudah ada aturan dan jejaring pengawas," kata Mahfud, Rabu (22/9/2021).
Dia meminta Emerson langsung menyebut kasusnya agar bisa ditindak langsung. Emerson dalam hal ini sudah dipanggil oleh Saber Pungli.
"Yang konkret saja kasusnya, biar bisa langsung ditindak. Anda kan sudah dipanggil ke Kantor Saberpungli. Ok, kita perbaiki, keperluan kita sekarang menindak," lanjutnya.
Emerson menanggapi jawaban Mahfud tersebut. Menurutnya, masalah ini tidaklah parsial hanya sebatas menindak.
"Pak @mohmahfudmd yang baik, konsen saya penyelesaiannya "masalah yang dianggap kecil" ini tidak parsial & semusim sebatas menindak 1, 2 orang pelaku. Korban belum tentu mau bersaksi atau lapor (takut/uang kecil). Tapi fakta ini sudah banyak diungkap di medsos masyarakat sebagai korban," ujar Emerson.
Surat Terbuka soal Pungli di Samsat
Sebelumnya, dalam surat terbukanya, Emerson menyebut pebalap top seperti Lewis Hamilton dan Valentino Rossi disebut tak mungkin mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia.
Emerson mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dia meminta kepada Jokowi membenahi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas).
"Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik, khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas), yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar dan percaloan," kata Emerson dalam surat terbuka yang diterima wartawan, Rabu (15/9/2021).
Menurut Emerson, praktik pungli telah terjadi hampir merata di Samsat dan Satpas seluruh Indonesia. Dia menyebut telah mendapatkan keluhan serupa dari masyarakat.
"Terkait layanan administrasi kendaraan di Samsat, warga sering kali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas. Membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah," jelas Emerson.
Emerson juga menyoroti perihal urusan pembuatan atau perpanjangan SIM di Satpas. Menurutnya, ujian teori dan ujian praktik dalam proses pembuatan SIM kerap tidak masuk akal dan transparan.
"Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia," kata Emerson,
"Akibat sulitnya prosedur mendapatkan SIM, survei sederhana menunjukkan bahwa 3 dari 4 warga Indonesia (75 persen)--baik sengaja atau terpaksa--memperoleh SIM dengan cara yang tidak wajar (membayar lebih dari seharusnya), menyiapkan petugas, tidak mengikuti prosedur secara benar," terang Emerson.
Untuk itu, Emerson meminta Jokowi melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik pungli di Samsat dan Satpas. Dia pun mendesak Menko Polhukam dan Kapolri dilibatkan dalam pemberantasan pungli tersebut.
"Oleh karenanya, kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membenahi Samsat dan Satpas secara extraordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari," tutur Emerson.
Sumber: [detik.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.