Jakarta Masih Ibu Kota sampai Jokowi Teken Keppres Perpindahan IKN
BEDELAU.COM --Provinsi DKI Jakarta masih berstatus ibu kota negara Indonesia sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
Hal itu diketahui dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pasal tersebut menegaskan status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta.
"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.
Sebelum Jokowi menerbitkan keppres tersebut, urusan pemerintahan di wilayah IKN masih diurus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tiga instansi pemerintahan itu mengurus wilayah IKN sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, mereka tidak mengurus kewenangan dan perizinan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.
Usai Jokowi meneken keputusan presiden pemindahan ibu kota negara, pemerintahan di wilayah IKN akan ditangani otoritas khusus.
"Otorita IKN Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 39 ayat (2) UU IKN.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara. Pengesahan disepakati pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).
Pemindahan ibu kota negara adalah gagasan yang disampaikan Presiden Jokowi sesaat usai memenangkan Pilpres 2019. Dia beralasan beban yang ditanggung Jakarta sudah terlalu berat.
Sumber: [cnnindonesia.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.