Pilihan
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 416 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 474 Kali
Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Selat Morong-Rupat
Dibaca : 328 Kali
Kasus 28 Pekerja Migran Indonesia, Polisi Tetapkan 3 Tersangka
Dibaca : 625 Kali
Asal Mula Jokowi Patenkan BPJS Kesehatan Syarat Semua Urusan!
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merilis Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satunya mewajibkan JKN sebagai syarat wajib layanan publik.
Adapun layanan publik yang dimaksud seperti pembuatan SIM, STNK, pengurusan jual beli tanah hingga untuk keperluan melaksanakan ibadah haji. Hal ini membuat banyak masyarakat berpikir kebijakan dilakukan untuk menguntungkan BPJS Kesehatan.
Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan alasan sebenarnya Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut. Tak lain karena banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan.
"Kami sadari bahwa dari sisi kepuasan, karena peserta JKN berasal dari sabang sampai merauke, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena masyarakat ada merasa nggak puas. Ini lah muncul Inpres tadi," ujarnya dalam webinar FMB, Kamis (24/2/2022).
Oleh karenanya, melalui Inpres ini akan dilakukan perbaikan dengan mencakup empat aspek utama. Pertama memperluas kepesertaan dan kepatuhan iuran dengan cara menjadikan sebagai syarat layanan publik.
Kedua, peningkatan akses dan mutu layanan JKN KIS. Sehingga tidak hanya pesertanya yang bertambah tapi layanannya makin bagus dan masyarakat puas.
"Ini terutama untuk rakyat miskin. Kita tahu sebelum ada JKN mereka susah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dengan adanya JKN maka suka tidak suka akses itu akan terbuka. Hampir semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan baik dari puskesmas, poli hingga Rumah Sakit," jelasnya.
Aspek ketiga mencakup penguatan peran pemerintah daerah (pemda). Dalam hal ini Pemda akan ikut membiayai masyarakat yang tidak masuk DJSN namun dianggap miskin di daerahnya. Baik dibantu membayar iuran secara full atau dengan subsidi.
Aspek keempat adalah perbaikan tata kelola JKN. Perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta manajemen yang tertata di BPJS Kesehatan.
"Nanti akan ada perbaikan mutu layanan, tarif JKN hingga peningkatan pelayanan promotive-preventif," pungkasnya.
Sumber: [cnbcindonesia.com]
BERITA LAINNYA +INDEKS
Pekan Depan Berakhir, Ini Bocoran Sosok Pj Wako Pekanbaru yang Ditunjuk Mendagri
BEDELAU.COM -- Masa periodesasi jabatan Muflihun seb.
Plt Bupati Asmar Pastikan Insentif Pegawai dan ADD Dibayarkan 12 Bulan
MERANTI, BEDELAU.COM--Terkait isu yang berkembang di masyarakat bahwa insentif p.
Plt Bupati Asmar Serahkan Delapan Ambulance Dan Pusling Bagi Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
MERANTI, BEDELAU.COM--Sebanyak 8 unit kendaraan operasional roda empat diserahka.
Pemulihan dan Pembenahan di Tangan Dingin Kepemimpinan Asmar
MERANTI, BEDELAU.COM--Satu tahun masa Kepemimpinan AKBP Purn H Asmar sebagai Pel.
Mulai Dibahas, Penekanan APBD Riau 2025 Fokus Penanganan Infrastruktur
BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mul.
Tinjau Jalan Rusak, Bupati Asmar Pastikan Segera Dibangun dan Diperbaiki
MERANTI, BEDELAU.COM--Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn).
TULIS KOMENTAR +INDEKS