Relawan: Jangan Seret Presiden Jokowi dalam Konflik Demokrat

Redaksi

Selasa, 09 Februari 2021 21:18:58 WIB

Cetak

Relawan: Jangan Seret Presiden Jokowi dalam Konflik Demokrat

BEDELAU.COM --Ketua umum Relawan Buruh For Jokowi (RBFJ) Mudhofir Khamid menegaskan jangan kaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan persoalan yang dialami Partai Demokrat. Saat ini Jokowi sedang fokus melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona.

"Saya pastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ikut campur persoalan partai Demorat," tuturnya, Senin 8 Febuari 2021.

Menurut penilaiannya, pertemuan antara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan kader dan eks kader partai Demokrat merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh siapa pun.

"Itu adalah hal wajar saja. Apalagi Moeldoko orang terbuka bagi siapa pun yang ingin bersilaturahmi. Saat saya menjabat sebagai Presiden KSBSI maupun tidak, Pak Moeldoko masih selalu terbuka untuk bertemu dengan saya untuk mendiskusikan masalah perburuhan maupun isu lainya. Ini menunjukkan bahwa Moeldoko salah satu pejabat yang gampang untuk ditemui kapan saja," tuturnya.

Dia mengatakan, Jokowi saat ini sedang fokus terhadap penanganan serta pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. "Seperti yang telah disampaikan Pak Moeldoko, pertemuan itu tidak ada urusannya dengan Presiden. Jadi jangan kaitkan lagi konflik internal Partai Demokrat dengan Presiden. Saat ini presiden sedang fokus untuk penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Corona," tuturnya.

Menurut dia, relawan buruh bersama-sama relawan relawan lainnya yang telah berjuang memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 tidak akan tinggal diam jika presiden terus diganggu. "Jangan coba-coba ganggu Pak Jokowi, kami akan bela presiden sampai masa baktinya usai," katany.

Mudhofir meminta Partai Demokrat segera berbenah ke dalam agar meraih suara gemilang pada tahun 2024 nanti. Menurut dia, jika memang AHY merasa didukung oleh DPD dan DPC kenapa harus meributkan tentang kudeta.

Dalam sebuah organisasi manapun, kata dia, Kongres Luar Biasa (KLB) bukan barang haram asal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Setiap organisasi punya aturan main sendiri-sendiri soal KLB. Jadi, kalau selesaikan saja secara internal jangan tembak kanan tembak kiri," ujarnya.

Sumber: [sindonews.com]