Karhutla di Riau Semakin Mengkhawatirkan, Presiden Harus Ambil Sikap

BEDELAU.COM --Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sudah sangat mengkhawatirkan. Sejak awal tahun 2023 sampai kini, tercatat sudah mencapai 1.224 hektar.

Menanggapi itu, Manager Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau Fandi Rahman mengatakan, Presiden seharusnya sudah mengambil sikap dan langsung memberikan arahan kepada pemangku kebijakan di daerah terjadinya Karhutla. Tahun sebelumnya, saat kebakaran hutan Presiden Jokowi turun langsung ke lapangan.

"Tetapi kita tidak tahu dengan tahun ini. Seharusnya beliau sudah mengambil sikap," kata Fandi, Senin (9/10/2023).

Ia menyinggung, Karhutla di Provinsi Riau bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus kebakaran ini beserta dampak kabut asap yang ditimbulkan sudah terjadi sejak belasan tahun silam.

Kata Fandi, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya sudah memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi Karhutla dan kabut asap. Apabila mekanisme itu berjalan, seharusnya akan terlihat jelas siapa yang harus disalahkan apabila terjadi Karhutla di Riau.

"Kalau mekanismenya jelas. Pasti akan tahu, pelaku Karhutla dan bagaimana penindakannya," kata dia.

Fandi menjelaskan Walhi Riau memandang petugas lapangan yang berjibaku memadamkan api sudah bekerja secara maksimal. Hanya saja, pemerintah masih lebih fokus pada upaya penanggulangan daripada pencegahan kebakaran.

"Kami memandang penanganan Karhutla di Riau, seharusnya bukan hanya sekedar memadamkan apinya. Memang kita melihat kawan-kawan di lapangan sudah bekerja maksimal. Tetapi seharusnya, penyebab utama kebakaran yakni kondisi lahan gambut kering dan lahan perusahaan yang tidak dimanfaatkan (terbengkalai), ini menjadi perhatian," paparnya.

Lanjut dia, bagaimana mencegah kekeringan gambut dan memanfaatkan atau melakukan pengecekan lahan perusahaan yang tidak dimanfaatkan, agar tidak terjadi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah jujur dan terbuka kepada masyarakat terkait kualitas udara dan akibatnya.

"Sehingga penanganan dapat dilakukan lebih maksimal. Walhi sudah pernah mengajukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mempunyai rumah sakit khusus bagi masyarakat korban asap Karhutla. Tapi sampai saat ini, belum ada," kata dia.

SUMBER: CAKAPLAH.COM