• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 839 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 974 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Daerah
  • Bengkalis

Dugaan Penjualan HPT Segera Gelar Pekara di Polda Riau

Redaksi

Rabu, 17 Februari 2021 19:26:42 WIB
Cetak
Dugaan Penjualan HPT Segera Gelar Pekara di Polda Riau

BEDELAU.COM --Laporan Gerakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Bengkalis atas dugaan penjualan lahan diduga hutan produksi terbatas (HPT) yang berada Dusun Parit Lapis, Desa Kembung Luar, Kecamatan Bantan terus didalami Satrekrim Polres Bengkalis. Bahkan Satreskirim memanggil mereka yang terlibat terhadap objek perkara ini.

"Kita juga akan meminta keterangan saksi ahli kemudian akan melakukan gelar perkara di Polda Riau  dua pekan ke depan," terang Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Meki Wahyudi melalui Kanit Tipikor Ipda Hasan Basri, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, pemeriksaan pengumpulan keterangan dari masyarakat dilakukan kepada delapan belas warga sekitar lahan ini beberapa waktu lalu. Mereka yang diperiksa diantaranya terdiri dari Kades Kembung Luar, tiga perangkat desa, warga dan broker tanah yang mendatangi surat jual beli.

"Sekarang kami juga meminta keterangan kepada pembeli ada 9 orang, baru satu yang datang dan pekan depan akan kita jadwalkan kembali untuk pemanggilan kedua. Alasan tidak datang dipemanggilan pertama masih suasana Imlek," terangnya.

Lebih lanjut Ipda Hasan Basri mengutarakan,, lahan seluas 33 Haktare berlokasi di Dusun Parit Lapis, Desa Kembung Luar, yang diperjual belikan dengan 17 surat berupa surat pernyataan ganti rugi (SPGR) yang berasal dari surat keterangan menguasai dan mengolah tanah (SKMMT) dibeli 9 orang.

Rencananya lahan ini akan dikelola Budidaya udang jenis vanamei di lahan tersebut. Namun, dari tinjau lokasi yang dilakukan pihak kepolisian bersama BPN Kabupaten Bengkalis setiap SPGR per hektare lahan memiliki harga jual sebesar Rp 15 juta sedangkan mereka menjual dengan harga Rp 17 juta per hektare.

"Ada selisih 66 juta dan kita dapat dari keterangan warga mereka rata rata per KK mendapatkan Rp 2,5 juta dan dari informasi katanya ada yang diberikan bantuan untuk Masjid diperkirakan Rp 75 juta, organisasi pemuda Rp 4 juta. Nanti saat gelar perkara di Polda Riau akan diketahui layak atau tidaknya untuk ditingkatkan ke penyidikan," terang Hasan.

Seperti pernyataan dari laporan Gempa Bengkalis dugaan penjualan lahan hutan produksi terbatas (HPT) yang berada Dusun Parit Lapis menyebutkan penjualan lahan HPT tersebut dilakukan oleh Oknum Kepala Desa, yakni Kepala Desa Kembung Luar dan dibantu broker yang juga warga Kembung Luar Kecamatan Bantan.

Sebagai mana diungkapkan Koordinator Umum Gempa Bengkalis Febri Kurnadi, Jumat (29/1/2021) lalu. Penjualan lahan HPT ini bermula dari pertemuan antara Abdul Samad yang diduga sebagai broker dengan salah satu perwakilan perusahaan.

Dalam pertemuan ini Abdul Samad melakukan perundingan bersama perwakilan perusahaan terkait lahan yang dijual seluas 33 hektare diduga lahan HPT. Saat itu perwakilan perusahaan meminta Abdul Samad selaku broker agar melakukan rapat dengan beberapa pemangku kepentingan serta beberapa tokoh masyarakat dusun tempat lahan berada.

"Dalam rapat tersebut Abdul Samad menyampaikan bahwa lahan itu lahan milik masyarakat yang akan di jual seharga Rp15 juta per hektare  dari jumlah keseluruhannya kurang lebih 33 hektar," ungkap Febri.

Setelah selang beberapa waktu Abdul Samad dan Kepala Desa Kembung Luar Muhammad Ali melakukan transaksi bersama pihak perusahaan di Kota Bengkalis. Ternyata  lahan HPT itu terjual dengan harga Rp17 juta per hektarenya.

"Dan lahan tersebut telah dibuatkan SKT oleh Kepala Desa Kembung Luar,". terang Febri.

Terkait penjualan HPT ini, Gempa Bengkalis mencoba mendapatkan informasi yang terkait hal ini. Dengan berkoodinasi mulai dari masyarakat dusun tempat  lokasi  lahan HPT tersebut hingga ke pemerintah yang berwenang, yakni BPN, hasil koordinasi ternyata benar adanya HPT di lokasi. "Bahkan Polisi sudah turun beberapa waktu lalu ke lokasi dan mengumpulkan alat bukti laporan Gempa Bengkalis," terangnya.

Terkait kondisi ini, Gempa Bengkalis akan mengawal proses dugaan kuat penjualan lahan HPT di Dusun.

Terpisah, Kades Kembung Luar Muhammad Ali membenarkan adanya transaksi jual beli lahan tersebut. Namun, Dia membantah dengan tegas bahwa transaksi itu kebijakan mengatasnamakan dirinya dan di atas lahan HPT melanggar hukum seperti yang ditudingkan itu.

Ali menegaskan, proses transaksi jual beli lahan sekitar 33 hektare itu tidak melanggar hukum dan uang hasil jual beli lahan itu juga bukan untuk Kades, akan tetapi dikembalikan ke masyarakat.

Harga jual perhektar Rp17 juta dengan rincian disebutkan Kades Ali, sebesar Rp 2 juta perhektarnya diinfaqkan ke rumah ibadah, kemudian sebesar Rp15 juta per hektarnya diserahkan ke masing-masing kepala keluarga (KK) atau masyarakat se- Dusun Parit Lapis.

"Sebelum adanya jual beli tersebut adanya kesepakatan masyarakat Dusun Parit Lapis dan melampirkan berita acara hasil musyawarah. Dan hal itu sudah saya instruksikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya," katanya.

"Jadi, jual beli lahan itu tidak ada pelanggaran hukumnya karena sudah melalui proses musyawarah oleh masyarakat Dusun Parit Lapis dan dilengkapi dengan berita acaranya. Kemudian sebelum dilakukan transaksi itu saya meminta juga harus dipastikan tidak memasuki wilayah mangrove atau HPT karena sudah tidak persoalan maka akan menerbitkan SKT berdasarkan surat kelompok tani di dusun," terangnya.

Ia mengatakan, uang hasil jual beli itu diserahkan ke Ketua Kelompok lahan itu dan kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat dan sebagian diinfaqkan ke rumah ibadah.

“Jadi atas dasar-dasar itu, tidak ada unsur kita melanggar hukum atau sengaja menjual lahan itu adalah HPT. Mana ada pengusaha mau membeli, kalau lahan itu nantinya bermasalah,”tuturnya.(kr)


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Daerah

Teken PKS dengan Perguruan Tinggi, Posbankum Bisa Dijadikan Laboratorium Praktek Mahasiswa

Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:23:39 WIB

BEDELAU.COM --Menteri Hukum Republik Indonesia (RI) .

Daerah

Wako Agung Dampingi Menteri Hukum RI ke Kelurahan Tobek Godang, Apresiasi Hadirnya Posbankum

Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:19:58 WIB

BEDELAU.COM --Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugr.

Daerah

Dilakukan Pengejaran Besar-besar, Seorang Terpidana Mati Kabur dari Rutan Kelas IIB Siak

Senin, 20 Oktober 2025 - 19:02:09 WIB

BEDELAU.COM --Drone yang diterbangkan untuk melacak .

Daerah

DLHK Pekanbaru Tangkap Pencuri Kabel PJU dan Gagalkan Pencurian Kuningan Tugu Adipura

Senin, 20 Oktober 2025 - 18:58:59 WIB

BEDELAU.COM --Tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup .

Daerah

Dishub Pekanbaru Mulai Ganti Kabel PJU Sudirman Usai Dicuri ‘Rayap Besi’

Senin, 20 Oktober 2025 - 18:55:02 WIB

BEDELAU.COM --- Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mul.

Daerah

Pembangunan Fisik Hotel Riau di Jakarta Dimulai, Ini Targetnya

Senin, 20 Oktober 2025 - 18:51:05 WIB

JAKARTA,BEDELAU.COM --- Proyek strategis milik Pemer.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Sejumlah Nama Calon Ketua DPD PDI-P Riau Mencuat, dari Dua Bupati Hingga Ketua DPRD Riau
21 Oktober 2025
Bentrok Berdarah di Lahan Eks HGU PT Ivomas Rohil, Tujuh Orang Luka-Luka
21 Oktober 2025
Bentrok Berdarah di Lahan Eks HGU PT Ivomas Rohil, Warga dan Keamanan Perusahaan Saling Serang
21 Oktober 2025
Dosen dan Mahasiswa S2 Ilmu Pertanian Unilak Lakukan Pengabdian Internasional di Tokyo
21 Oktober 2025
TNI-Polri di Kampar Temukan Excavator Tak Bertuan di Galian C Ilegal
21 Oktober 2025
Teken PKS dengan Perguruan Tinggi, Posbankum Bisa Dijadikan Laboratorium Praktek Mahasiswa
21 Oktober 2025
Wako Agung Dampingi Menteri Hukum RI ke Kelurahan Tobek Godang, Apresiasi Hadirnya Posbankum
21 Oktober 2025
TKD Dipangkas Bikin Keuangan Daerah Berdarah-darah, Menkeu Purbaya Singgung Penyelewengan APBD
20 Oktober 2025
Dilakukan Pengejaran Besar-besar, Seorang Terpidana Mati Kabur dari Rutan Kelas IIB Siak
20 Oktober 2025
DLHK Pekanbaru Tangkap Pencuri Kabel PJU dan Gagalkan Pencurian Kuningan Tugu Adipura
20 Oktober 2025

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Kuansing, Daerah yang Berani Lawan Pusat
  • 2 Diduga Tak Kantongi AMDAL, DPRD Pekanbaru Bakal Tinjau Pembangunan Kampus Prima
  • 3 Jaksa Agung Ganti 5 Kajari di Riau, Ini Daftarnya
  • 4 Avanza Masuk Parit di Belakang MTQ Pekanbaru, Pengemudi Dilarikan ke RS Awal Bros
  • 5 Diduga Pukul dan Ancam Warga Pakai Pisau, Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi
  • 6 PT Imbang Tata Alam Perbaiki Jalan di Dusun Sungai Kurau, Camat Merbau dan Warga Beri Apresiasi
  • 7 Rektor Unilak Prof Junaidi Mengukuhkan Ketua IKA Doktor Imran Al Ucok

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved