Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil
BEDELAU.COM --Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyebut lembaga yang masih meminta fotokopi KTP elektronik (KTP-el) belum menjalin kerja sama dengan Dukcapil.
Hal itu ia ungkapkan merespons ramainya pembicaraan di media sosial mengenai cerita masyarakat yang mengaku masih diminta foto kopi KTP-el terkait urusan birokrasi. Padahal KTP yang dimiliki sudah diklaim memiliki cip.
"Kalau ada lembaga yang meminta fotokopi saya menduga belum kerja sama dengan Dukcapil. Jadi dia masih kerja manual," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2021).
Zudan menyebut, sejumlah lembaga sudah bekerja sama dengan Dukcapil sehingga tidak lagi meminta fotokopi KTP-el.
Lembaga tersebut antara lain seperti BPJS Kesehatan, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan BNI.
"KTP-el sudah dibaca dengan card reader," ujar dia.
Zudan menegaskan, bahwa KTP-el sudah dilengkapi cip yang berisi data kependudukan sehingga tidak memerlukan lagi berkas fotokopi.
Namun data dalam KTP-el baru bisa dibaca jika menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), sidik jari dan card reader.
"Jadi kalau lembaga-lembaga sudah menggunakan tiga cara itu, maka tidak perlu fotokopi. Jadi kalau ada bank sudah membuka data nasabah akses NIK, dia enggak perlu foto kopi," ungkapnya.
"Lembaga sudah menggunakan sidik jari atau sidik wajah, dia enggak perlu fotokopi. Atau yang ketiga tadi, pakai card reader," lanjut dia.
Zudan menambahkan, fungsi utama KTP-el dengan NIK adalah untuk melakukan penunggalan data. Sehingga penduduk tidak terdata lebih dari satu kali.
"Data ini bisa diakses oleh lembaga-lembaga untuk penunggalan data. Mereka melakukan verifikasi dengan mencocokkan NIK. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil," ucap Zudan.
Sumber: [kompas.com]
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.
Status Pasien Masih Suspek, Wakil Bupati Muzamil Imbau Warga Meranti Tidak Panik dan Tetap Waspada Monkeypox
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampai.