Kasus SPPD Fiktif, Eks Pj Wako Pekanbaru Muflihun Kembali Diperiksa Polda Riau

BEDELAU.COM --Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Muflihun kembali diperiksa Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Senin (5/8).

Mantan Penjabat Walikota Pekanbaru itu diperiksa sebagai saksi selama 9 jam terkait dugsan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  di Sekretariat DPRD Riau Tahun Anggaran 2020-2021.

Pria yang akrab disapa Uun dimintai keterangan selama 9 jam, dari pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB. Didampingi pengacaranya, dia keluar dari gedung Markas Polda Riau sekitar pukul 19.20 WIB.

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Muflihun. Sebelumnya dia sempat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan mendesak terkait urusan keluarga.

Muflihun mengatakan kedatangannya memenuhi panggilan penyidik sebagai warga negara yang taat hukum. Ucapan ini sekaligus bantahan bahwa dia lari dari persoalan tersebut.

Muflihun menyebutkan ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya bukan karena menghindar, melainkan kondisi yang tidak memungkinkan.

"Saya tidak pernah lari, hanya situasinya waktu itu tidak memungkinkan saya hadir. Saya pun sudah bersurat secara resmi sebagai bukti bahwa saya tetap patuh," ujar Muflihun.

Muflihun berharap agar kasus yang sedang dihadapinya ini dapat segera diselesaikan dan kebenaran terungkap.  Dia pun mengapresiasi Kapolda Riau, Direktur Reserse Kriminal Khusus dan penyidik karena telah dilayani dengan baik.

"Sehingga terkuak mana yang betul mana yang salah, semoga tidak ada yang salah," kata Muflihun.

Terkait materi pemeriksaan, Muflihun menjelaskan tahapan penyidikan ini masih proses, belum ada putusan. Diapun berharap ini bisa tuntas sehingga tidak ada yang salah.

"Data bukti ini masih melengkapi, mendalami bukti," ucap Muflihun.

Muflihun berharap masyarakat memberikan support, apalagi ini zaman politik sehingga jangan semuanya dipolitisir. Dia menyatakan kedatangannya murni memenuhi undangan untuk permasalahan di DPRD tahun 2020-2021.

"Berkas sudah proses lama, diminta keterangan soal itu, (penyidik) melihat dokumen di Sekwan," katanya.

Muflihun menyebut materi pemeriksaan pada penyelidikan dan penyidikan hampir sama. Penyidik bertanya soal tugas dan tupoksi di Sekretaris DPRD Riau, struktur dan perangkat mulai dari tugas pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. "Ini masih proses," katanya.

Terkait dugaan 35 ribu tiket ataupun perjalanan dinas yang pernah disampaikan penyidik, Muflihun belum mau berbicara banyak. Menurutnya, pembuktian itu ada di maskapai bukan dirinya.

Lantas, apakah SPPD diduga fiktif itu juga dinikmati oleh anggota DPRD Riau?

"Saya ini sampaikan, kalau memang harus menjurus ke dewan, harus ke dewan karena bicara perjalanan dinas ini, bukan hanya ASN, THL, pimpinan DPRD, anggota DPR, semuanya kan," tegas Muflihun.

"Yang namanya perjalanan dinas, semuanya, nanti mudah mudahan, kalau memang ada sampai ke dewan, ya ke dewan," tambah Muflihun.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Muflihun belum selesai.

"Baru 50 pertanyaan. Artinya pemeriksaan belum kelar. Ketika pertanyaan 50, bersangkutan sudah lelah, tidak lagi konsen atau akhirnya meminta pemeriksaan sebagai saksi dipending," jelas Nasriadi.

Nasriadi menyebut, pemeriksaan terhadap Muflihun masih terus berlanjut. "Kita tanyak tupoksi sebagai sekretaris dewan, siapa pembantunya, struktur organiasi dan indikasi penyimpangan anggaran," tutur Nasriadi.

Terkait dugaan penyimpangan,  Muflihun masih memikirkannya. "Tapi kita sudah punya data. Sebanyak 102 orang sudah kita periksa," kata Nasriadi.

Pada pemeriksaan selanjutnya, Kamis (8/8), Nasriadi meminta Muflihun untuk membawa data-data. "Karena tadi tidak banyak data yang dibawa hingga menjawab seingatnya saja," ucapnya.

Untuk membuat terang kasus ini, Polda Riau sudah meminta audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Tidak hanya berakhir pada Muflihun, penyidik juga akan memanggi sejumlah saksi lainnya, termasuk anggota DPRD Riau.

"Saat ini kita baru fokus pada para pelaksana. Nanti bila ada keterangan yang berhubungan dengan anggota dewan, kita panggil," kata Nasriadi.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan setelah ditemukan adanya tindak pidana yang merugikan negara dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut.

Nasriadi mengungkapkan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah meminta keterangan 102 orang dan pada proses penyidikan telah diperiksa 26 orang saksi. Jumlah saksi itu akan terus bertambah karena proses penyidikan masih berlanjut.

Dari 26 saksi yang dipanggil adalah pejabat Sekretaris DPRD Riau periode 2019-2020, Kaharudin, kuasa pengguna anggaran 2 orang dan pejabat pelaksana teknis kegiatan 12 orang.

"Kemudian ada tenaga honorer atau tenaga harian lepas 3 orang, Kasubag Perjalanan Dinas 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Kasubag Verifikasi 1 orang dan pejabat lainnya 5 orang," jelas Nasriadi.

Sewaktu kasus ini masih penyelidikan, Polda Riau menemukan surat pertanggungjawaban (SPj) perjalanan dinas tahap awal. Penyidik menemukan 304 SPJ dan meningkat ketika kasus naik ke penyidikan.

"Penyidik menemukan perjalanan dinas ke luar daerah yang diduga fiktif, jumlahnya mencapai 12.604," kata Nasriadi.

Polda Riau juga memverifikasi 304 tiket perjalanan ke luar daerah yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai saat proses penyelidikan. Jumlahnya meningkat saat kasus pada tahap penyidikan yaitu 35.836 tiket.

"Diduga puluhan ribu tiket perjalanan ke luar daerah itu terindikasi fiktif. Ini akan dilakukan verifikasi kembali ke pihak maskapai," pungkas Nasriadi.

Sumber: Riauaktual.com