Partai Demokrat Kubu Moeldoko Minta Maaf Kegaduhan ke Rakyat dan Jokowi

Redaksi

Kamis, 25 Maret 2021 18:20:56 WIB

Cetak

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Minta Maaf Kegaduhan ke Rakyat dan Jokowi

BEDELAU.COM --Partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan kegaduhan. Menurut Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu, kegaduhan yang terjadi akibat narasi menyesatkan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain menuduh pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat; menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale; menuduh kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar; dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," kata jubir Partai Demokrat kubu Moeldoko, M Rakhmad, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Rakhmad mengungkapkan, SBY dan AHY telah memaksa kader-kader Partai Demokrat menandatangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan/atau pemecatan. Menurut dia, tindakan tersebutlah yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

"Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah tengah masyarakat, di saat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," ujarnya.

Karena itu, mewakili Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rakhmad meminta maaf. Dia meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan.

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata Rakhmad.

Sumber: [detik.com]