Ini Penjelasan MK Tolak Lima Dalil Tuduhan Muflihun-Ade ke Agung-Markarius

BEDELAU.COM --- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, Muflihun-Ade Hartati, terkait dugaan kecurangan Pilkada yang melibatkan pasangan calon terpilih, Agung Nugroho-Markarius Anwar. Sidang putusan digelar pada Selasa (4/2/2025).

Dalam gugatannya, Muflihun-Ade Hartati mengajukan lima dalil utama yang akhirnya ditolak oleh MK:

1. Penyalahgunaan APBD dan Kewenangan

Muflihun-Ade Hartati selaku Pemohon menuduh Agung Nugroho telah menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempromosikan diri sebagai calon wali kota Pekanbaru 2024 yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

Namun, MK menyatakan bahwa bukti yang diajukan, berupa foto sekelompok orang dan status Facebook, tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya penyalahgunaan APBD.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa Agung Nugroho telah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPRD Riau sebelum ditetapkan sebagai calon wali kota. Berdasarkan UU 10/2016, pasal pelanggaran kewenangan tersebut berlaku bagi kepala daerah, sementara Agung bukan kepala daerah maupun petahana.

2. Penyalahgunaan Lapangan SMKN 1 Pekanbaru untuk Kampanye

Terkait dugaan penggunaan fasilitas pemerintah daerah, yakni lapangan SMKN 1 Pekanbaru, untuk kampanye, MK mempertimbangkan laporan Bawaslu Kota Pekanbaru. Bawaslu telah melakukan penelusuran dan mendapatkan dua informasi berbeda mengenai kepemilikan lapangan tersebut.

Akhirnya, Bawaslu menyarankan tim paslon Agung Nugroho-Markarius Anwar untuk mempertimbangkan kembali penggunaan lokasi tersebut, dan kegiatan kampanye di sana pun dibatalkan. Dengan demikian, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. Kampanye dan Penyebaran Suvenir pada Masa Tenang

Dugaan adanya kampanye dan penyebaran suvenir di masa tenang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Pekanbaru, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Setelah ditelaah oleh MK, bukti yang diajukan pemohon, berupa foto sekelompok orang memegang suvenir, tidak memiliki keterangan waktu dan tempat yang jelas. Selain itu, tangkapan layar (screenshot) berita media online yang diduga mengandung ajakan memilih Agung di masa tenang juga tidak dapat dibuktikan. MK pun menilai dalil ini tidak beralasan menurut hukum.

4. Pemberian Janji atau Uang kepada Pemilih (Politik Uang)

Pemohon menuduh pihak terkait melakukan politik uang, namun MK menyatakan bahwa dalil ini tidak diuraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa, kapan, dan di mana tindakan tersebut terjadi.

Bukti yang diajukan pemohon berupa tangkapan layar WhatsApp Group dan berita online mengenai dugaan politik uang dinilai tidak cukup kuat. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru juga tidak pernah menerima laporan terkait politik uang.

"Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon mengenai pihak terkait melakukan politik uang adalah tidak beralasan menurut hukum," kata hakim Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan.

5. Intimidasi dan Mobilisasi Pemilih

Pemohon juga mengajukan dalil bahwa pihak terkait melakukan intimidasi dan mobilisasi pemilih untuk memenangkan Agung Nugroho-Markarius Anwar.

Namun, seperti dalil sebelumnya, MK menilai pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan, di mana, dan bagaimana bentuk intimidasi yang dimaksud.

Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa seluruh dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diajukan Muflihun-Ade Hartati tidak beralasan menurut hukum.

Putusan ini sekaligus memperkuat posisi pasangan Agung Nugroho-Markarius Anwar sebagai pemenang Pilwako Pekanbaru 2024.

Sumber: Riauaktual.com