• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 692 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 817 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Politik

Sekarang Puji Pemerintah Setinggi Langit, Kubu Moeldoko Sebut Sikap Cikeas Paradoks

Redaksi

Jumat, 02 April 2021 20:59:24 WIB
Cetak
Sekarang Puji Pemerintah Setinggi Langit, Kubu Moeldoko Sebut Sikap Cikeas Paradoks

BEDELAU.COM --Kubu Moeldoko menyebut sikap kubu Cikeas tidak konsisten dalam kisruh Partai Demokrat . Hal ini setidaknya bisa dilacak dari tiga hal. Menurut Saiful Huda Ems, salah satu juru bicara kubu Moeldoko, sebelum keputusan Kemenkumhan , SBY, AHY, dan Ibas selalu mendengungkan jargon Selamatkan Demokrasi.

Tetapi setelah keputusan kemenkumham, jargonnya berganti selamatkan partai. "Ini artinya SBY dan AHY sepertinya sudah menyadari, bahwa menggunakan jargon Selamatkan Demokrasi itu seperti menampar muka mereka sendiri. Sebab semua orang sudah tahu, bahwa SBY dan anak-anaknya tak pernah menunjukkan sikap-sikapnya yang demokratis melainkan otoriter, nepotis dan cenderung "mengkorup" demokrasi itu sendiri sebagaimana sikap SBY yang merubah Partai Demokrat yang awalnya terbuka dan demokratis, menjadi partai keluargais," ungkapnya, Jumat (2/4/2021).
 
Kedua, saat terdengar kabar akan adanya KLB Sibolangit, SBY-AHY dan para pengikutnya selalu berteriak menuduh Pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap Partai Demokrat melalui salah pejabat istana, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
 
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun tidak luput dari sasaran fitnah dan amarahnya SBY dan keluarganya, hingga Menteri Yasonna pun menjadi salah satu orang yang digugat oleh AHY di PN Jakarta Pusat. Akan tetapi, begitu Pemerintah melalui Kemenkumham telah memberikan putusan penolakan pada Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, sekarang SBY dan AHY berbalik 180 derajat dengan mulai memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi, Yasonna Laoly dan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
 
"Paradoks sekali bukan sikap SBY dan anaknya yang seperti itu? Jejak digital hujatan SBY, AHY dan EBY terhadap Pemerintahan Jokowi ini sangat banyak sekali," ujarnya.
 
Ketiga, lanjut SHE, sayangnya pujian setinggi langit keluarga SBY dan pengikutnya terhadap Presiden Jokowi dan Menkumham serta Menkopolhukam itu tidak disertai ucapan permintaan maaf yang tulus, bahwa sebelumnya SBY, AHY dan para pengikutnya seperti kesetanan, selalu menuduh Pemerintahan Jokowi menjadi dalang dari adanya konflik internal Partai Demokrat yang berujung adanya KLB Sibolangit.
 
Baginya, sikap SBY dan AHY serta para pendukungnya ini bisa kita baca sebagai cerminan orang-orang yang tinggi hati, suka berprasangka buruk, su'udzan dengan tanpa didasari data dan fakta. Jika Pemerintahan Jokowi benar merupakan dalang di balik keributan internal Partai Demokrat, tentu Presiden Jokowi sangat bisa memerintahka Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM mensahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.
 
"Namun kenyataannya, Kemenkumham itu malah menolak. Bukankah menteri dalam struktur ketatanegaraan merupakan Pembantu Presiden," tanya SHE yang juga berprofesi sebagai Lawyer itu.
 
"Dari penjelasan saya mengenai ketiga hal di atas, kita sebagai masyarakat telah sangat jelas bisa menilai betapa inkonsistensinya seorang SBY berserta anak-anak dan para pengikutnya. Belum lagi sekarang telah beredar kabar yang sangat mencengangkan, bahwa tak lama lagi Partai Demokrat kepemimpinan AHY akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk merubah AD/ART Partai Demokrat 2020 yang dahulu SBY rubah di luar kongres," ungkapnya.
 
"AD/ART 2020 yang terbukti banyak masalah karena melanggar Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Partai Politik, yang menempatkan Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai SBY sebagai layaknya raja diraja. Ini semua membuktikan bahwa KLB Sibolangit yang mendaulat Pak Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum itu sejatinya sangat bermanfaat, dapat membongkar kebusukan-kebusukan politik SBY yang selama bertahun-tahun menguasai Partai Politik dengan keluarganya sendiri. Partai Politik yang menguras triliunan kas negara dan yang hanya menghasilkan koruptor-koruptor tangguh yang dilindunginya," pungkasnya.
 
 
Sumber: [sindonews.com]
 

 

 


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Politik

DPP NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Kursi DPR RI

Ahad, 31 Agustus 2025 - 16:09:34 WIB

BEDELAU.COM --Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasD.

Politik

Kode Keras dari Ketum Kosgoro Soal Musda Golkar, Sebut SF Hariyanto dan Suparman

Sabtu, 26 Juli 2025 - 17:23:05 WIB

BEDELAU.COM -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (P.

Politik

Eks Ketua KPU Riau Ajak Masyarakat Speak Up Ungkap Kejahatan Penyelenggara Pemilu

Jumat, 16 Mei 2025 - 12:09:27 WIB

BEDELAU.COM --Dewan Pembina Yayasan Peduli Literasi .

Politik

Musda SOKSI Riau Resmi Dibuka, Wagubri Tekankan Peran Organisasi dalam Pembangunan

Sabtu, 10 Mei 2025 - 22:21:04 WIB

BEDELAU.COM --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hari.

Politik

MK Tolak Gugatan Hasil PSU Pilkada Siak, Pelantikan Afni - Syamsurizal Tunggu Arahan KPU RI

Senin, 05 Mei 2025 - 19:52:26 WIB

BEDELAU.COM --Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak.

Politik

Sidang Sengketa Pilkada Siak di MK, Sugianto Tuding KPU Tak Jujur dalam Penetapan Cakada

Sabtu, 26 April 2025 - 19:56:31 WIB

BEDELAU.COM --Calon wakil bupati Siak nomor urut 01 .

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Sepulang dari Masjid, Orang Tua di Kuansing Temukan Anaknya Meninggal Gantung Diri
06 September 2025
Pelaku Pencabulan Wanita Berkebutuhan Khusus di Pelalawan Ditangkap Polisi
06 September 2025
Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Remaja Ini Ditangkap Polsek Kampar Kiri
06 September 2025
Dua Warga Hilang di Hutan, Diselamatkan Berkat Layanan Darurat Bengkalis Siaga 112
05 September 2025
Prabowo Minta Menteri Tanggapi Aspirasi Mahasiswa
05 September 2025
Apa Kabar Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Makar
05 September 2025
Progres Perbaikan Jembatan Sungai Rokan di Rohul Sudah Capai 86 Persen
05 September 2025
Bupati Inhil Terima Kunjungan Universitas Lancang Kuning Bahas Pengembangan SDM
05 September 2025
Aleksandro, Remaja Pekanbaru yang Jebol Sistem NASA Dapat Penghargaan Walikota
05 September 2025
Dorong Hilirisasi Kelapa, Sekdaprov: 4 Pabrik Nata De Coco Akan Dibangun di Riau
05 September 2025

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Raih Gelar NL.P Kades Bagan Melibur Melaju ke PJA 2025 di Jakarta
  • 2 Demo Besar di DPR, Mantan Kepala BIN Sebut Dalangnya dari Luar Negeri
  • 3 Inilah 15 Finalis Festival Pacu Jalur 2025, Siapakah yang akan Bawa Pulang Kerbau Gibran?
  • 4 Korupsi Pemerasan Sertifikasi K3, KPK Buka Peluang Periksa Menaker dan Stafsus Era Jokowi
  • 5 Seorang Berstatus Pelajar, Polisi Amankan Dua Pelaku Begal di Pelalawan
  • 6 Anjing Yang Gigit Warga Pekanbaru Positif Rabies, Petugas Lakukan Vaksinasi Darurat
  • 7 Dinkes Tangani 9 Korban Gigitan Anjing Liar di Tenayan Raya

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved