Buntut Kekisruhan Gubernur dan Wakil Gubernur Soal Angka Defisit

BEDELAU.COM --Kekisruhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait dengan angka defisit telah memicu perdebatan hangat antara Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.

Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang dipercaya, bahwa perbedaan pendapat antara keduanya disebabkan oleh adanya perbedaan angka dalam menanggapi persoalan defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun.

Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, mengajak kedua belah pihak untuk duduk bersama dan melakukan tabbayun, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu menekankan,  pentingnya sinergi dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Riau saat ini.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kenaikan belanja daerah.

"Kita harus bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Kita harus bisa mengurangi belanja daerah yang tidak penting," kata Abdul Wahid.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa defisit anggaran tersebut harus segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

"Kita harus bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi, itu angka Defisit yang disampaikan Pak Gubernur Keliru" kata SF Hariyanto.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Riau harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi belanja daerah yang tidak penting.

"Kita harus bisa meningkatkan PAD dan mengurangi belanja daerah yang tidak penting. Dengan demikian, tentu kita bisa mengurangi defisit anggaran," kata SF Hariyanto.

KEKISRUHAN TERUS TERJADI di Internal Pemprov Riau

Bayangkan saja, Perbedaan pendapat yang mencolok antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau menambah Kekisruhan di Internal Pemprov Riau, terutama ketika pelaksanaan Rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025 silam.

Menurut Media Center DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa Pada kesempatan itu, Gubernur Abdul Wahid menyebutkan bahwa tunda bayar Pemprov Riau mencapai angka Rp.2,2 Triliun. Wahid bahkan pusing tujuh keliling dan mengaku sangat terkejut dengan angka tersebut serta menganggap kondisi itu belum pernah terjadi sebelumnya.

“Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar sebesar ini, yaitu Rp.2,2 Triliun. Paling ada Rp.200 miliar, Rp.250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini,” kata Gubernur Abdul Wahid kala itu, sambil garuk-garuk kepala.

Sebagai langkah darurat, Wahid bahkan mengaku siap mengambil langkah kontroversial seperti memotong tunjangan TPP ASN jika itu menjadi satu-satunya cara untuk menutupi defisit tersebut.

Namun, pernyataan itu kemudian dibantah oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Birokrat Senior yang sudah malang melintang itu menyebut bahwa, informasi mengenai defisit Rp.2,2 Triliun tidak benar dan Sangat Keliru. Menurutnya, defisit anggaran yang sesungguhnya hanya sebesar Rp.132 Miliar saja.

“Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp.2,2 Triliun, itu data dari mana? Jangan asal bunyi, ngak boleh Asbun! itu sangat tidak benar, yang benar itu defisit kita hanya Rp.132 Miliar saja, Saya punya datanya Lho,” tegas Ir SF Hariyanto MT.

Menurut Wakil Gubernur Riau itu, bahw defisit yang dimaksud terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp.9,4 Triliun dari target Rp.11 Triliun, Faktor lain yang turut memperburuk kondisi adalah kegagalan mencapai target participating interest (PI) dari sektor Migas yang hanya terealisasi sekitar Rp.200 Miliar dari target Rp.736 Miliar.

“Kami sudah melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan berhasil menghemat hampir Rp.800 Miliar, itu artinya adalah uang kita ada kok,” tambah Wagubri SF Hariyanto.

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (23/3/2025) Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua seperti KNPI Provinsi Riau hanya katakan, bahwa pihaknya siap sedia memperbaiki situasi yang sempat Kisruh tersebut.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau bertekad untuk mengambil jalan tengah dan tidak ingin ada berat sebelah dalam menyikapi polemik tersebut. Aktivis Anti Korupsi Lulusan dari Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu lagi-lagi menyampaikan keinginannya, bahwa pihaknya siap sedia Menengahi Konflik berkepanjangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

"Kalau soal data dan angka yang defisit itu bisa kita selesaikan, cukup duduk satu meja. Kami siap Fasilitasi Keduabelah Pihak untuk Ngopi bersama. Setidaknya dalam rangka Buka Puasa Bersama di bulan suci ramadhan saat ini. DPD KNPI Provinsi Riau juga siap sedia terlibat, apabila dibutuhkan dalam menghadirkan Solusi atas permasalahan yang terjadi di internal Pemprov Riau. Ayolah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Riau, jangan kalian pertontonkan hal-hal seperti ini. Sudah tidak pantas lagi kalian berdua Lucu-Lucuan seperti saat ini. Ingat dengan Janji dan Sumpah kalian. Periodesasi Gubri-Wagubri hanya 5 tahun saja, paling efektif 4 tahun, 1 tahun lagi pasti sibuk Kampanye, jangan Bengak kalian, Rakyat butuh kerja nyata. Visi, Misi dan Program Kerja kalian saat kampanye dulu sudah dinanti masyarakat riau" ujar Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu berencana untuk menyiapkan Jadwal dan Tempat dalam mempertemukan Keduabelah Pihak. Prinsipnya tetap sama, bahwa kegiatan tersebut 100% tanggung jawab dari DPD KNPI Provinsi Riau. Hingga nantinya ditemukan satu Persepsi dan Kesamaan, menuju Riau yang benar-benar BERMARWAH.

"Ayo bapak Gubernur Riau dan bapak Wakil Gubernur Riau. Jangan lagi kalian pertontonkan hal-hal seperti itu. Kesannya seperti tidak seirama. Kalaupun bicara soal dana dan angka Defisit Pemprov Riau, maka kita semua mesti Tabbayun dulu, samakan tujuan, barulah Keharmonisan benar-benar terasa di internal Pemprov Riau. Ayo Ngopi Bareng Pak Gub dan Pak Wagub.  Tenang saja bapak!!! Dana Kas KNPI Provinsi Riau masih ada kok, intinya kalian harus berdamai dan Jangan Lagi buat Gaduh. Hormati Kesucian Bulan Ramadhan saat ini" ungkap Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)

Sumber:
[1] Informasi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.
[2] Berita Riau, "Defisit Anggaran Pemprov Riau Rp 1,3 Triliun".
[3] Wawancara dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Referensi Hukum:
[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[3] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*