Ironi Mobil Dinas Siak: Bupati Pakai Sewa, Pejabat Justru Kuasai 4 Kendaraan

BEDELAU.COM --- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak memiliki 542 unit mobil dinas, di antaranya terdapat 72 unit berstatus sewa dari pihak ketiga.

Namun, sebagian besar kendaraan tersebut kini bermasalah. Mulai dari kondisi fisik yang tak layak pakai, penguasaan sejumlah unit oleh oknum pejabat dan pejabat pensiun hingga tunggakan pembayaran sewa.

Data Bagian Umum Setdakab Siak menunjukkan, tunggakan sewa 72 mobil dinas itu telah mencapai Rp4 miliar. Pembayaran seharusnya dilakukan rutin setiap bulan, tetapi sudah delapan bulan tidak terbayar. Akibatnya, pihak penyedia mulai menagih bahkan telah menjumpai bupati.

Permasalahan semakin kompleks karena distribusi kendaraan tidak merata. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang membutuhkan mobil dinas untuk mobilitas kerja justru tidak mendapat jatah. Sebaliknya, ada pejabat yang menguasai lebih dari satu unit, bahkan hingga 4 mobil sekaligus.

Selain distribusi, kondisi fisik mobil dinas juga memprihatinkan. Beberapa kendaraan sudah seharusnya dilelang, tetapi masih beroperasi dengan perbaikan seadanya. Ada mobil yang emblem instansinya ditempel dengan lakban, kaca macet, cat kusam, hingga bumper yang ditahan kabel ties.

"Ini yang masih sedang kita tertibkan, karena pada Juli 2025 lalu, sudah disidak, dan saat itu saya terkejut mengetahui kondisinya bahkan kian kaget saat mengetahui mobil dinas yang saya pakai ternyata mobil sewa yang telah menunggak pembayarannya," ujar Bupati Siak, Afni Zulkifli saat mengumpulkan mobil dinas di halaman Kantor Bupati Siak beberapa waktu lalu.

Ia mengaku terkejut ketika mengetahui mobil dinas operasional yang digunakannya sehari-hari ternyata bukan aset Pemkab, melainkan mobil sewaan.

"Jujur saya baru tahu saat itu bahwa mobil dinas yang saya pakai ini mobil rental. Tunggakan sewanya delapan bulan, makanya terancam ditarik," kata Afni lagi.

Menurut Afni, ironis sekali ketika bupati hanya menggunakan satu mobil sewaan, sementara ada pejabat yang bisa menguasai lebih dari satu kendaraan dinas.

"Segitu banyak mobil operasional, tapi tak nampak fisiknya. Ada yang kuasai 3 sampai 4 mobil, sementara bupati cuma satu, itupun sewa," ujarnya.

Afni juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, Dinas Lingkungan Hidup melaporkan memiliki 21 unit mobil dinas, tetapi yang bisa dihadirkan untuk didata ulang hanya tujuh unit.

"Alasannya sedang beroperasi. Tapi saya tekankan, semua harus melaporkan," katanya.

Selain persoalan distribusi dan tunggakan, Afni mengungkap adanya dugaan permainan dalam biaya pemeliharaan serta penggunaan BBM kendaraan dinas. Hal ini tentu harus segera diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena bupati sendiri yang menduga adanya tindakan penyelewengan.

"Ini ke depan tidak boleh lagi. Kita harus ubah cara mengelola aset daerah," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Afni meminta seluruh OPD melakukan pendataan ulang kendaraan dinas. Kendaraan yang tidak dimanfaatkan optimal akan segera dialihkan ke unit lain yang lebih membutuhkan. Sementara, sekitar 100 unit yang kondisinya tidak layak akan dilelang.

Afni mengatakan, kendaraan dinas adalah milik rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Kalau untuk antar anak ke sekolah atau belanja keluarga, itu bukan fungsinya. Kita tata ulang supaya lebih tertib," katanya.

Di tengah problem tersebut, Afni menyiapkan gagasan baru. Sebagain mobil dinas akan dialihkan menjadi transportasi gratis bagi pelajar dan penyandang disabilitas.

Afni memastikan seluruh data kendaraan dinas akan diaudit oleh Inspektorat Kabupaten. Hasil audit itu akan diumumkan secara terbuka kepada publik.

"Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi memperbaiki. Kalau ada salah kelola kita evaluasi, kalau ada penyalahgunaan kita tindak," tutupnya.

Sumber: cakaplah.com