Sudah Dua Hari, Kabut Asap Beraroma Menyengat Selimuti Pekanbaru

BEDELAU.COM --Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak terus mendalami dugaan praktik pengaturan pemenang lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Siak.

Dalam dua minggu terakhir, tim penyidik telah memeriksa 8 orang dari 16 saksi yang dipanggil, terdiri dari pihak penyedia barang/jasa dan pejabat dinas terkait

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Siak, Muhammad Juriko Wibisono membenarkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung secara intensif. Pemeriksaan akan terus berlanjut untuk beberapa saksi lagi. 

"Masih pemeriksaan. Kita baru dua minggu jalan. Dari 16 orang yang kita panggil, baru delapan yang hadir, dari pihak penyedia dan dinas. Masih ada beberapa pihak lain yang akan kita panggil," ujar Juriko, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, perkara ini sebelumnya ditangani oleh bidang intelijen sebelum dilimpahkan ke Pidsus untuk tahap penyelidikan lebih lanjut. Dua pekan belakangan, proses penyelidikan di Pidsus dilakukan lebih komprehensif. 

"Untuk pemanggilan lanjutan masih berjalan, karena saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan di bidang Pidsus," katanya.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah Kejari Siak menerima laporan adanya dugaan praktik tidak wajar dalam proses lelang sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 di beberapa perangkat daerah.

Dugaan tersebut mengarah pada adanya pengaturan pemenang tender serta pelolosan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi.

Informasi dihimpun, sedikitnya terdapat tujuh paket pekerjaan yang dinilai bermasalah. Di antaranya proyek pembangunan bronjong di Kecamatan Sungaiapit, renovasi gedung Cathlab RSUD Tengku Rafian Kecamatan Siak serta pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kecamatan Bungaraya.

Sejumlah proyek tersebut bahkan sudah berjalan lebih dari separuh masa pengerjaan sebelum akhirnya diputus kontrak karena ditemukan pelanggaran administratif dan teknis.

Temuan ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum panitia lelang di lingkungan ULP Siak.

"Masih ada beberapa nama lain yang akan dipanggil untuk mendalami sejauh mana dugaan keterlibatan pejabat dalam proses pemenangan rekanan bermasalah tersebut," tambah Juriko.

Kejari Siak memastikan pemeriksaan lanjutan di bidang Pidsus akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap apakah praktik yang terjadi mengandung unsur tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Prinsipnya, kami ingin memastikan proses lelang berjalan transparan dan sesuai aturan. Kalau nanti ditemukan unsur pidana, tentu akan kami tingkatkan ke tahap penyidikan," tutupnya.

Sumber: cakapla