Kecam Pemecatan Terawan, Yasonna: Izin Praktik Dokter Harus Diatur Pemerintah
BEDELAU.COM --Menkumham Yasonna Laoly menyayangkan pemecatan Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Yasonna mengaku telah banyak dibantu Terawan, salah satunya mendapatkan vaksin Nusantara.
"Sebelum gonjang ganjing keputusan IDI tentang Pemberhentian permanen Let. Jend. TNI (Purn) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad sebagai anggota IDI, tanggal 3 Maret 2022 yang lalu, saya sangat beruntung mendapat treatment Vaksin Nusantara (Vaknus) dari Dr. Terawan," kata Yasonna, dikutip dari akun Instagram resminya, @yasonna.laoly, Rabu (30/3/2022).
Yasonna mengaku tidak meragukan kredibilitas Terawan sebagai dokter. Yasonna mengaku tidak mendapatkan efek samping dari pemakaian vaksin Nusantara itu, bahkan ia merekomendasikan dua temannya diterapi oleh Terawan.
"Oleh karena kredibilitas dan keahlian Dr. Terawan yang tidak saya ragukan, sejak lama saya sangat berminat untuk Vaksin Nusantara. Saya tahu banyak pejabat tinggi negara yang sudah menerima suntikan Vaknus dari Dr. Terawan, serta sangat meyakini keampuhannya. I feel great!!! No doubt about it!" kata Yasonna.
"Pada saat yang sama, saya membawa dua orang teman yang ingin mengikuti treatment DSA dari Dr Terawan. Sahabat saya tersebut sangat tertarik karena kesaksian dari beberapa teman yang telah pernah mendapat treatment DSA. Setelah mendapat treatment DSA dari Dr. Terawan, seminggu kemudian saya tanya kepada mereka, bagaimana hasilnya? Mereka berdua mengatakan super dan mantap, dan merekomendasi saya untuk DSA," imbuhnya.
Lebih lanjut, saat kabar pemecatan dari IDI terhadap Terawan, Yasonna menceritakan pendapat kedua sahabatnya itu. Menurut 2 teman Yasonna, pemecatan tersebut merupakan buntut dari kearoganan pihak tertentu, yang menurutnya pasien yang mendapatkan pengobatan dari Terawan ada yang mengaku puas.
"Ketika teman berdua ini mendengar keputusan IDI, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah: 'sirik dan arogan!!! Kami merasakan manfaat treatment yang dilakukan oleh Dr Terawan.' Itu adalah pengalaman empirik mereka! Fakta! Saya kira ribuan pasien yang mendapat treatment DSA dari Dr Terawan mengatakan hal yang sama," ujar Yasonna.
Yasonna mengaku menyayangkan terkait keputusan IDI memecat Terawan sehingga berdampak Terawan tidak dapat melakukan praktik. Yasonna menilai justru IDI harus dievaluasi, ia mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang izin praktik dokter merupakan domain pemerintah.
"Secara science, itu adalah bukti empirik! Oleh karenanya, saya sangat menyesalkan putusan IDI tersebut, apalagi sampai memvonis tidak diizinkan melakukan praktek untuk melayani pasien," ujar Yasonna.
"Posisi IDI harus dievaluasi! Kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter adalah domain pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kepada Dr. Terawan: 'tetaplah berkarya untuk bangsa dan negara, serta untuk kemaslahatan umat manusia'," tutur Yasonna.
IDI Pecat Terawan
IDI memecat Terawan dari keanggotaan. Pemecatan terawan sebagai anggota IDI berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar Ke-31 IDI yang digelar di Aceh.
Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar Ke-31 IDI dr Nasrul Musadir Alsa, Sabtu (26/3).
"Iya (dipecat), dari hasil muktamar yang kami terima ya. Dari hasil yang kita terima yang diserahkan panitia memang begitu, (sesuai) MKEK iya," kata dr Nasrul Musadir Alsa.
Hubungan Terawan dan IDI diketahui sempat 'panas-dingin'. Hubungan 'panas-dingin' itu terjadi sejak munculnya terapi cuci otak.
Pemecatan Terawan itu memicu kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuding ada oknum IDI yang mencuri momen untuk memecat Terawan.
Sumber: [detik.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.