Mahfud Md Jelaskan soal Pati TNI-Polri yang Boleh Jadi Pj Kepala Daerah
BEDELAU.COM --Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan soal perwira tinggi (pati) TNI-Polri yang bisa dijadikan penjabat (Pj) kepala daerah. Mahfud mengatakan pati TNI-Polri yang bisa jadi pj kepala daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya.
"Menurut putusan MK, anggota TNI-Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain, itu bisa menjadi penjabat kepala daerah," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Selasa (24/5/2022).
"Misalnya mereka yang bekerja di BNPT, Kemko Polhukam, Kemkum-HAM, BIN, Setmil, Lemhanas, dan lain-lain. Aturan dan putusan MK mengatur begitu," lanjutnya.
Mahfud juga mencontohkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Chandra As'Aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Mahfud menyebut Brigjen Chandra sudah lama bertugas di BIN.
"Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN," ujarnya.
Mahfud menjelaskan selain yang dipekerjakan di luar institusi induknya, pati TNI-Polri yang alih status jadi PNS dan pensiunan juga diperbolehkan menjadi pj kepala daerah. Dia mencontohkan salah satu perwira tinggi Polri, Komjen Paulus Waterpauw, yang dijadikan Pj Gubernur Papua Barat.
"Selain yang dipekerjakan di luar institusi induk, anggota TNI-Polri yang alih status menjadi PNS dan pensiun juga boleh. Contohnya Paulus Waterpow, Pati Polri bintang 3 yang sekarang jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. Pak Waterpouw itu sekarang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," imbuhnya.
Sumber: [detik.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.