KPK Periksa Asisten Pribadi Bupati Kepulauan Meranti M Adil

PEKANBARU,BEDELAU.COM -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Masnani, asisten pribadi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil, Rabu (26/7/2023). Keterangan Masnani untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat atasannya tersebut.

M Adil dijerat tiga kasus tindak pidana korupsi (TPK), yakni pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023, TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebagai bukti awal, dari tiga dugaan korupsi itu, M Adil menerima uang sejumlah Rp26,1 miliar dari berbagai pihak. Hal ini ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Masnani adalah asisten pribadi Bupati Kepulauan Meranti bidang IT dan Media. Saksi juga menjabat sebagai tenaga honorer Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain Masnani, penyidik juga memeriksa lima orang saksi lainnya, yakni Sujardi aliat Jarjit selaku wiraswasta atau honorer pada Humas Protokoler Setda Kabupaten Kepulauan Merati, Alamsyah Al Mubaraq selaku ASN atau staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Pemeriksaan juga dilakukan pada dua ASN bernama Eldi Saputra, dan Setu. Keterangan juga diminta pada saksi bernama Feriyanto selaku honorer Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Hari ini, (saksi) TPK pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023 dan TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tersangka MA (M Adil, red)," jelas Ali.

Ali menyebut, pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan penyidik di Jakarta. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Alil.

Diberitakan sebelumnya, M Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK, Kamis (6/4/2023) lalu.

M Adil yang terpilih menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai sekarang, dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU).

Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan M Adil dengan kisaran 5 sampai 10 persen untuk setiap SKDP.

Selanjutnya setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai disetorkan pada Fitria Nengsih yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan M Adil.

Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan M Adil, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan M Adil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024.

Sekitar bulan Desember 2022, Adil diketahui juga menerima uang sebesar Rp1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah, melalui Fitria Nengsih. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah itu menyerahkan uang karena M Adil telah membantu memenangkan PT Tanur Muthmainnah untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perbuatan korupsi M Adil lainnya, yakni agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti di tahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). M Adil bersama-sama Fitria Nengsih memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar pada M Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau.

Sumber: cakaplah.com