Cerita Pilu Jamaah Haji Plus, Terpaksa Mengais Sisa Makanan Jamaah Lain karena Kelaparan

BEDELAU.COM --Ada rombongan jamaah haji plus asal Indonesia yang terlantar di Tanah Suci karena ditipu perusahaan biro travel. Mereka tidak mendapatkan tenda saat wukuf di Arafah dan saat mabit di Mina.

Bahkan, mereka pernah tidak mendapatkan jatah makanan, sehingga terpaksa mengais-ngais sisa makanan jamaah lainnya karena kelaparan.

Dikutip dari Inews.id, kondisi memilukan rombongan jamaah haji plus tersebut ditemukan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

“Kami sempat bolak-balik dari hotel kami di Aziziyah menuju Mina selama dua malam. Sekarang kami tidak kuat lagi. Kemarin kami sempat terdampar istirahat di dekat Jamarat karena tidak ada tenda yang kami tuju di Mina. Sekarang ini kami ke Mina karena mendapatkan bantuan atau solusi,” ungkap seorang jamaah haji plus kepada anggota Timwas Haji DPR RI Wisnu Wijaya, saat mampir di Mina dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Jamaah haji asal Jakarta itu mengatakan pihak biro travel juga tidak menyewakan bus resmi maktab untuk mereka seperti yang dijanjikan.

“Padahal di badan bus tidak ada nomor identitas maktab. Tidak ada scan kartu nusuk jamaah, pintu bus juga tidak disegel. Ternyata benar, bus yang kami tumpangi tidak bisa memasuki area penjagaan karena bukan bus resmi. Terpaksa kami harus menempuh 5 jam perjalanan ke Arafah karena bus kami beberapa kali tidak boleh masuk ke kawasan maktab oleh polisi,” katanya.

Jamaah haji plus yang lain menambahkan, sesampai di Arafah, tenda maktab yang dijanjikan biro kepada mereka juga tidak jelas. Awalnya, kata dia, biro menyampaikan kalau tenda mereka kelas VVIP di Maktab 116, lalu berubah menjadi Maktab 111-A. Setelah berputar ternyata Maktab 111-A tidak ada, yang ada Maktab 111+.

“Kami kelelahan karena jalan hampir 12 kilometer, berputar-putar tidak jelas di bawah terik matahari yang suhunya 46 derajat Celsius. Tidak ada tuntunan dari biro hingga rombongan kami terpisah-pisah. Rombongan kami yang nyasar tidak bisa dikembalikan karena ID card yang kami pakai tidak sesuai. Di ID card tertulis ‘Maktab 116’, disampaikan lisan oleh biro ‘Maktab 111-A’, realitanya yang ada ‘Maktab 111+’ dan itu maktab jamaah lain. Ternyata biro memang tidak menyewakan maktab untuk kami. Akhirnya kami ditampung sementara di Maktab 111,” ungkap jamaah haji perempuan asal Cikarang itu. 

Yang paling fatal, imbuh dia, rombongannya kehilangan waktu wukuf di Arafah dan tidak bisa mabit di Muzdalifah.

“Kondisi kami berantakan di Arafah sampai kami kehilangan momen wukuf dan tidak bisa mabit di Muzdalifah. Fisik kami sangat lelah dan bus yang membawa kami tidak jelas,” tuturnya.

Buruknya pelayanan biro, ujar dia, sudah terbaca sejak pertama tiba di Makkah. Pasalnya, mereka dijanjikan transit di hotel bintang lima, tapi kenyataannya setiba di Makkah mereka diinapkan di WEG Mashaer Hotel, hotel bintang tiga yang berlokasi di Aziziyah. Yang mengkhawatirkan, di hotel ini mereka dijadikan satu dengan jamaah haji lain yang tidak punya visa haji resmi.

“Kami sempat ketar-ketir kalau terjadi apa-apa. Eeeh, malah muthawif kami yang ditangkap karena tidak dibekali kartu nusuk. Untung, kami punya kartu nusuk jadi aman. Akibatnya tidak ada pembimbing yang mengarahkan dan mengedukasi kami. Tidak ada kajian yang menambah wawasan spiritual kami," urainya.

Dia menambahkan, konsumsi yang disediakan biro tidak sesuai standar gizi dan sering tidak tepat waktu. Saat mau berangkat ke Arafah tidak disediakan sarapan pagi. 

Jamaah juga tidak bisa makan siang karena tercecer akibat mencari maktab di Arafah. 

"Air minum tidak disediakan, kecuali kalau diminta. Padahal air minum ini sangat vital dalam menjalankan rangkaian ibadah haji,” katanya.

Sementara itu, anggota Timwas DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan, pihaknya mencatat semua laporan tersebut sebagai temuan Timwas DPR. Secara teknis, pihaknya telah mengoordinasikan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pengambil kebijakan di Kementerian Agama. 

“Kami meminta kepada Kementerian Agama untuk mengevaluasi besar-besaran para pihak biro travel pengelola perjalanan haji. Kemenag harus bertindak tegas dengan mencabut izin operasional biro-biro haji umrah yang nakal,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini.***

Sumber: Inews.id