• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Nasional

Begini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran IKN 2024 Rp42,5 Triliun, di RAPBN 2025 Hanya Rp143 Miliar

Redaksi

Sabtu, 17 Agustus 2024 18:55:24 WIB
Cetak
Anggaran IKN 2024 Rp42,5 Triliun, di RAPBN 2025 Hanya Rp143 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (CNBCIndonesia)

BEDELAU.COM --Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi hanya menganggarkan Rp143,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Anggaran Rp143,1 miliar untuk IKN ini jelas terlalu kecil bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, terkait kecilnya anggaran IKN dialokasikan dalam RAPBN 2025 itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut ditetapkan sesuai baseline. Namun, besaran anggaran IKN masih dapat berubah saat pemerintahan baru berjalan.

"Kalau dilihat IKN ini seolah-olah anggarannya masih kecil, itu saya sampaikan semua di baseline. Ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih (Prabowo Subianto) untuk menentukan sesuai dengan prioritas tentu beliau dengan kabinetnya akan membahas ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan, tak hanya anggaran IKN, beberapa anggaran Kementerian/Lembaga juga ditentukan batas baseline agar memberikan otoritas kepada pemerintahan baru.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bertemu dan menggelar sidang kabinet di IKN. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, keduanya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan.

"Namun karena beliau (Prabowo Subianto) melihat keseluruhan APBN ini nanti kita akan lihat akan dialokasikan berapa tambahannya, tapi ya memang beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi nanti akan jadi prioritas," ucap dia.

Adapun RAPBN 2025 merupakan usulan pemerintah yang sifatnya masih sementara. Nantinya RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan DPR. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan anggaran dari alokasi usulan pemerintah.

Setelah disepakati pemerintah dan DPR, nantinya RAPBN 2025 akan disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak secara detail mengungkapkan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada RAPBN 2025.

Saat membacakan nota keuangan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, Jokowi hanya membacakan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN masuk dalam pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun pada 2025.

"Pembangunan Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi di kompleks MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah era terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga pembangunan IKN diwariskan pada pemerintahan selanjutnya, yakni di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.**

 

 

 

Sumber: Kompas.com


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Nasional

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK

Jumat, 19 Desember 2025 - 22:55:41 WIB

BEDELAU.COM --Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Ber.

Nasional

Update Korban Banjir Sumatera, BNPB: 1.068 Tewas, 190 Masih Hilang

Jumat, 19 Desember 2025 - 22:50:01 WIB

BEDELAU.COM --Badan Nasional Penanggulangan Bencana .

Nasional

Aceh Resmi Minta UNDP dan UNICEF Turun Tangan Pascabencana

Senin, 15 Desember 2025 - 19:44:51 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sec.

Nasional

Warga Korban Banjir Siapkan Gugatan Terhadap Prabowo-Menhut

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:32:39 WIB

BEDELAU,COM --Warga Sumatera Barat melalui Tim Advok.

Nasional

Sepuluh Jenazah Korban Galodo Agam Tak Teridentifikasi Dimakamkan Massal

Kamis, 11 Desember 2025 - 19:32:35 WIB

BEDELAU.COM --Sebanyak 10 jenazah korban banjir band.

Nasional

Ini Profil 4 Perusahaan yang Disegel KLH Terkait Banjir di Tapanuli

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:29:44 WIB

BEDELAU.COM --Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mela.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Siksa Balita Hingga Tewas, Pria di Kuansing Divonis 19 Tahun Penjara
19 Desember 2025
Bupati Inhu Ade Agus Hartanto Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK
19 Desember 2025
Update Korban Banjir Sumatera, BNPB: 1.068 Tewas, 190 Masih Hilang
19 Desember 2025
Walikota Angkat Bicara Soal Penolakan Sejumlah RT RW Soal Perwako Pemilihan
19 Desember 2025
Tiga Kapal Beroperasi, Penyeberangan RoRo Bengkalis-Sungai Selari Mulai Normal
19 Desember 2025
Remaja Inhu Kabur Usai Kenal Pria di Facebook, Polisi Temukan di Jambi
19 Desember 2025
Angkutan Barang Dibatasi Selama Nataru, Ditlantas Polda Riau Siapkan Titik Razia
19 Desember 2025
Pasca Digeledah KPK, Sekda Imbau ASN Inhu Tetap Bekerja Seperti Biasa
19 Desember 2025
Jelang Nataru, Ditlantas Polda Riau Pastikan Kesiapan Personel dan Kendaraan
17 Desember 2025
Kejati Riau Sita SPBU Terkait Dugaan Korupsi Dana PI 10 Persen di PT SPRH
17 Desember 2025

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Dialokasikan Rp10 Miliar, 1.709 Pelamar Perebutkan Beasiswa Pemko Pekanbaru
  • 2 Kejati Riau Tahan Oknum Pengacara dalam Kasus Korupsi PI 10 persen Blok Rokan
  • 3 Kasus Korupsi Dana PI 10 Persen, Kajati: Mantan Bupati Rohil Ada Kaitan tapi Tunggu
  • 4 Update Korban Banjir dan Longsor Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Masih Hilang
  • 5 Anak Yatim dan Dhuafa di Siak Dapat Santunan Tiap Bulan
  • 6 Ini Profil 4 Perusahaan yang Disegel KLH Terkait Banjir di Tapanuli
  • 7 Aksi Sosial, YPPM dan Anak-anak Mengaji Serahkan Donasi Kepada IKMR Kepulauan Meranti

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved