Pilihan
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Selat Morong-Rupat
Kasus 28 Pekerja Migran Indonesia, Polisi Tetapkan 3 Tersangka
TNI Bentuk Satgas Berantas Judi Online
BEDELAU.COM --Markas Besar TNI membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mencegah dan memberantas sejumlah kejahatan yang menjadi sorotan, yaitu judi online, Narkoba, penyelundupan, dan korupsi di lingkungan TNI.
Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit itu dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.
“Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI, dan wakil (Satgas) dari Wakil Kepala BAIS TNI (Marsekal Muda TNI M. Tawakal Syaeful Haq), kemudian saya Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) selaku sekretaris, dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan,” kata Wakil Irjen TNI Mayjen TNI Alvis Anwar mengumumkan pembentukan Satgas saat jumpa pers di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Dia melanjutkan Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit itu terdiri atas empat sub Satgas, yaitu Sub Satgas Judi Online dipimpin oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Ari Yulianto, Sub Satgas Narkoba dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Sub Satgas Penyelundupan dipimpin oleh Direktur C Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Brigjen TNI Mirza Patria Jaya, dan Sub Satgas Korupsi dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI Laksamana Muda TNI Poedji Santoso.
“Kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, baik personel, teknologi, maupun peralatan yang kami punya untuk menindak dan mencegah prajurit, oknum prajurit, dan PNS TNI melakukan pelanggaran empat tadi judi online, Narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Wakil Irjen TNI selaku Sekretaris Satgas seperti dilansir antara.
Di lokasi yang sama, Wakil Irjen TNI menyebut masa kerja satgas tidak dibatasi waktunya, tetapi manakala hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan ada penurunan kasus, maka kemungkinan Satgas itu dibubarkan.
“Tetapi, apabila kecenderungannya tetap meningkat, tentu akan kami lakukan kegiatan ini semaksimal mungkin, dan selama mungkin,” kata Mayjen Alvis.
Dia juga menjelaskan kerja-kerja Satgas nantinya fokus di internal TNI, tetapi pada prosesnya tetap bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, mengingat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga membentuk Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
“Tentunya secara institusi, kami berharap tidak perlu lama-lama ya, karena ini juga sudah ditangani oleh lembaga-lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Digital, dari Kemenko Polkam, Kepolisian, dari satuan-satuan lain atau instansi lain sudah melakukan tindakan atau langkah untuk menyelesaikan ini. Tentunya, itu akan sejalan nanti dengan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lain,” kata Wakil Irjen TNI.
Langkah TNI membentuk satgas untuk memberantas judi online, Narkoba, penyelundupan, dan korupsi merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, minggu lalu (7/11/2024).
Presiden Prabowo dalam amanatnya saat rapat menyebut potensi kebocoran negara akibat judi online sebesar Rp981 triliun atau 65 miliar dolar AS, kemudian akibat penambangan ilegal, potensi kerugian negara mencapai 7 miliar dolar AS atau setara Rp110,47 triliun, kemudian kebocoran APBN setiap tahunnya mencapai 7 miliar dolar AS atau setara Rp110,47 triliun.
Sumber: potret24.com
Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen, Garuda Biru Heboh di Media Sosial
BEDELAU.COM --Fenomena garuda biru di media sosial k.
Pertahankan Sertifikasi SMAP, PHR Teguhkan Komitmen Antikorupsi
JAKARTA,BEDELAU.COM—PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) .
Potensi Transaksi Judi Online Mencapai Rp 1.000 Triliun pada 2026
BEDELAU.COM --Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahro.
Viral Jaksa Ditangkap Mengaku Dikriminalisasi, Begini Respon Kejagung
BEDELAU.COM --Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan.
Soal Program Lapor Mas Wapres, Ketua KNPI Riau Hadir Langsung Sampaikan Berkas Aduan
JAKARTA,BEDELAU.COM -- Ketua Dewan Pengurus Daerah (.
Kapolri Lantik Komjen Pol. Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri
BEDELAU.COM -Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prab.