Dalami SPPD Fiktif DPRD Riau, Muflihun Diperiksa Dua Hari Berturut-turut

BEDELAU.COM --Mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, kembali menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Pemeriksaan berlangsung selama dua hari berturut-turut, dengan penyidik Subdit III Reskrimsus Polda Riau mendalami keabsahan dokumen perjalanan dinas yang diduga bermasalah.
Pada Kamis (13/2), pemeriksaan berlangsung selama 10 jam, dimulai pukul 11.30 WIB hingga 21.30 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik mencecar Muflihun dengan 36 pertanyaan terkait 58 Nota Pencairan Dana (NPD).

"Pemeriksaan dilakukan selama 10 jam, termasuk istirahat, salat, dan makan (ishoma)," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru itu masih berlanjut hingga keesokan harinya. "Masih lanjut," tegas mantan Wadirreskrimsus Polda Kepulauan Riau itu.

Di sela pemeriksaan pada Jumat (14/2) sekitar pukul 18.40 WIB, Muflihun memberikan keterangan kepada awak media. Ia membenarkan bahwa dirinya diperiksa dalam perkara dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Riau.

"Saya dipanggil sebagai saksi dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan SPPD fiktif di Setwan, DPRD Riau," ujar pria yang akrab disapa Uun itu.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut menyoroti keabsahan dokumen perjalanan dinas, termasuk tanda tangan dan pencairan anggaran yang diduga tidak sesuai prosedur.

"Ini kita pertanyakan tentang kelengkapan dokumen. Betul nggak tanda tangannya? Ada nggak yang difiktifkan? Insyaallah semua itu memang ada terjadi," kata Uun.

Ia juga mengaku menemukan indikasi pemalsuan tanda tangan dalam beberapa dokumen. Bahkan, kuitansi yang diteken oleh bendahara jumlahnya cukup banyak, yang menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam administrasi perjalanan dinas.

"Kami melihat tadi ada tanda tangan yang dipalsukan, juga kami melihat ada tanda tangan kuitansi yang diteken sama bendahara, itu banyak terjadi. Soal administrasi saja," tambahnya.

Ketika ditanya berapa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan tersebut, Muflihun mengaku tidak begitu ingat dan menyarankan awak media untuk menanyakan langsung kepada penyidik.

"Itu penyidik langsung lah. Kalau saya tidak terlalu hapal," katanya.

Sebagai warga negara yang taat hukum, Muflihun menegaskan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan kapan pun jika keterangannya masih diperlukan.

"Kami kalau dipanggil, kami datang. Kita selaku warga Indonesia tentunya patuh terhadap aturan hukum, agar tuntas masalah SPPD di Sekretariat DPRD Riau ini. Insyaallah kita support terus biar tahu siapa yang bersalah dalam persoalan SPPD ini," tegasnya.

Penyidik saat ini fokus pada upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau tengah melakukan audit untuk menghitung total kerugian negara, yang ditargetkan rampung pada Februari 2025. Hasil audit akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam gelar perkara di Bareskrim Polri.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan manual penyidik, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp162 miliar. Namun, angka final masih menunggu hasil audit resmi dari BPKP.

Penyidik juga mengungkap bahwa dana hasil korupsi tersebut diduga mengalir ke tiga kelompok penerima, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga ahli, dan honorer. Masing-masing individu disebut menerima dana dengan jumlah bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.

Penyidik mengimbau para penerima dana untuk segera mengembalikan uang tersebut. Pengembalian dana ini akan menjadi barang bukti penting dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, penyidik juga telah menyita berbagai aset bernilai miliaran rupiah yang diduga berasal dari hasil korupsi. Aset tersebut meliputi rumah, lahan, homestay, apartemen, serta kendaraan bermotor.

Sumber: riaumandiri.co