Polda Riau Gelar Coaching Clinic Fidusia, Tekankan Eksekusi Sesuai Hukum

BEDELAU.COM --Dalam upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pelaku industri pembiayaan, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar Coaching Clinic bertema “Hukum Perdata dalam Fidusia”, Kamis (8/5/2025) di Aula Tribrata Mapolda Riau.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Dr. (c) Sujana Donandi S, S.H., M.H., C.L.A., pakar hukum jaminan fidusia dari Universitas Presiden. Acara dibuka secara resmi oleh Wakapolda Riau, Brigjen Pol Jossy Kusumo, S.H., M.Han.

"Kegiatan ini penting untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek hukum perdata dalam perjanjian fidusia, serta mendorong penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan hukum," ujar Wakapolda dalam sambutannya.

Acara ini diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, para Kasat Reskrim Polres/Polresta se-Riau, serta perwakilan perusahaan pembiayaan dari berbagai daerah di provinsi ini.

Dalam pemaparannya, Dr. Sujana menyoroti aspek hukum eksekusi objek fidusia yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan bahwa eksekusi oleh pihak ketiga seperti debt collector harus mengacu pada ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur terbukti wanprestasi, sudah diberikan peringatan, terdapat sertifikat fidusia, dan ada kesepakatan tertulis tentang wanprestasi serta kesediaan menyerahkan objek," tegas Sujana.

Ia menambahkan, jika tidak terdapat kesepakatan tersebut, maka proses pengambilan barang jaminan harus melalui pengadilan. 

Tindakan sepihak oleh debt collector tanpa prosedur yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, S.H., S.I.K., turut menyampaikan pengalamannya terkait praktik fidusia di lapangan. Ia menegaskan pentingnya dokumen resmi dalam proses eksekusi guna menghindari pelanggaran hukum.

"Debitur juga dilarang memindahtangankan objek jaminan tanpa izin. Jika dilanggar, maka konsekuensinya adalah pidana," jelas Asep. 
 

Sumber: Riauaktual.com