Colek Jokowi, Sandi Damkar 'Pembongkar Korupsi' Diminta Datang ke KSP

BEDELAU.COM -- Petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok, Sandi, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menindak kasus dugaan korupsi di Damkar Depok. Sandi kini diminta datang ke Kantor Staf Presiden (KSP).

"Suruh dia untuk secepat mungkin siapkan data-data yang kuat kemudian saya tunggu di kantor KSP, caranya seperti itu. Supaya nanti begini kan apa pun alasannya kalau dia benar-benar baik, dia benar-benar punya data yang kuat, dia benar-benar bisa menunjukkan fakta-fakta dengan dokumen-dokumen yang tidak diragukan tingkat kebenarannya supaya nanti dia tidak usah takut saya akan backup dia, percaya itu," Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Ngabalin meminta Sandi menyiapkan dokumen lengkap terkait dugaan korupsi di Damkar Depok. Ngabalin berharap bisa bertemu pada pekan ini.

"Pokoknya apa yang dia mau untuk mengungkapkan kebenaran dalam rangka penegakan kasus bersih-bersih instansi, suasana kerja setingkat apa pun saya minta resmi suruh tolong ke KSP," ujar Ngabalin.

Ngabalin mengatakan dirinya perlu bertemu langsung agar mengetahui secara jelas duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi itu. Jika memang benar, nantinya masalah itu akan disampaikan ke pihak terkait.

"Dia harus bicara baik-baik kemudian nanti apa dia mau, di mana dia dirugikan. Kalau sampai dia diminta dimundurkan, nanti kita proses, nanti kita bicarakan supaya Gubernur Jabar atau Mendagri atau kalau di ASN kita cari supaya dia tidak boleh kena dampak masalah dan yang akan dia sampaikan," ujar Ngabalin.

Sebelumnya, Sandi membongkar dugaan korupsi itu dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Dalam aksi itu, Sandi membawa poster bertulisan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan!!!'.

Sandi juga membawa poster yang bertulisan 'Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar'

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dirinya dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi juga mengungkap adanya pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu.

Sandi mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya usai aksinya itu. Pihak damkar telah menepis tudingan Sandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Depok Gandara membantah dugaan tersebut. Dia menyatakan perlengkapan Damkar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan," ujar Gandara saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/4).

Gandara mengklarifikasi soal pemotongan insentif yang juga disoal oleh Sandi. Menurutnya, insentif dipotong untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

"Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota dan potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang," imbuhnya.

Sumber: [detik.com]