Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Berantas Tenaga Honorer 'Siluman', Pemkab Siak Bentuk Tim 8
BEDELAU.COM --Pemerintah daerah akan membentuk tim 8, yang bertugas menyisir keberadaan tenaga honorer "siluman" atau fiktif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal, saat memimpin apel pagi, bersama ASN, Senin (19/1/26) di halaman kantor Bupati Siak.
Hal itu menegaskan komitmen pemerintah daerah, dalam melakukan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola kepegawaian.
“?Langkah ini diambil menyusul adanya temuan beban anggaran gaji yang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan kehadiran fisik pegawai yang jelas di lapangan,” kata Syamsurizal.
Tim khusus ini kata Syamsurizal, akan turun langsung ke kecamatan hingga Kelurahan, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 3.590 tenaga honorer yang masih tersisa.
?"Jangan sampai ada nama tapi tidak ada orangnya. Kita semua bekerja keras, sementara ada oknum yang hanya menerima gaji tanpa pernah muncul. Ini yang akan kita tertibkan," tegas Syamsurizal.
Syamsurizal mengaku, bersih-bersih data tenaga honorer ini menjadi krusial, karena kondisi keterbatasan keuangan daerah yang mulai tertekan oleh belanja pegawai.
“?Pemkab Siak mengalokasikan dana sekitar Rp 1,1 hingga 1,2 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan. Dan saat ini, belanja pegawai telah menyerap 45 persen hingga 50 persen dari total APBD,” jelasnya.
?Di satu sisi kata Syamsurizal, di dalam aturan pusat persentase tersebut, jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 30 persen.
?Meski melakukan penertiban, pemerintah daerah tetap memberikan kepastian bagi honorer yang benar-benar bekerja.
Bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama 2 tahun ke atas dan lolos verifikasi, mereka akan diprioritaskan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
?"Verifikasi ini justru untuk melindungi mereka yang benar-benar bekerja. Dengan data yang bersih, proses transisi menuju P3K akan lebih tepat sasaran," tambahnya.*
Sumber: Riauterkini.com
Ida Yulita Usir Perwakilan Pemegang Saham, RUPSLB PT SPR Ricuh
BEDELAU.COM --Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Pembagunan.
Seekor Owa Dijual Rp10 Juta, Polisi Bongkar Jual Beli Satwa Dilindungi di Riau
BEDELAU.COM --Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap.
Pemko Pekanbaru Utus ASN ke Lingkungan RW, Ini Tugasnya
BEDELAU.COM --Asisten III Bidang Administrasi Umum S.
Ida Yulita Dicopot, Pemprov Riau Tunjuk Yan Dharmadi sebagai Plt Direktur PT SPR
BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau men.
Wako Agung Dukung Pergantian Tugu Zapin, Ikon Baru Riau Lebih Melayu dan Modern
BEDELAU.COM --Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meny.
Hasil RUPSLB, Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti Diberhentikan
BEDELAU.COM --Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar B.








