Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Berantas Tenaga Honorer 'Siluman', Pemkab Siak Bentuk Tim 8
BEDELAU.COM --Pemerintah daerah akan membentuk tim 8, yang bertugas menyisir keberadaan tenaga honorer "siluman" atau fiktif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal, saat memimpin apel pagi, bersama ASN, Senin (19/1/26) di halaman kantor Bupati Siak.
Hal itu menegaskan komitmen pemerintah daerah, dalam melakukan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola kepegawaian.
“?Langkah ini diambil menyusul adanya temuan beban anggaran gaji yang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan kehadiran fisik pegawai yang jelas di lapangan,” kata Syamsurizal.
Tim khusus ini kata Syamsurizal, akan turun langsung ke kecamatan hingga Kelurahan, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 3.590 tenaga honorer yang masih tersisa.
?"Jangan sampai ada nama tapi tidak ada orangnya. Kita semua bekerja keras, sementara ada oknum yang hanya menerima gaji tanpa pernah muncul. Ini yang akan kita tertibkan," tegas Syamsurizal.
Syamsurizal mengaku, bersih-bersih data tenaga honorer ini menjadi krusial, karena kondisi keterbatasan keuangan daerah yang mulai tertekan oleh belanja pegawai.
“?Pemkab Siak mengalokasikan dana sekitar Rp 1,1 hingga 1,2 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan. Dan saat ini, belanja pegawai telah menyerap 45 persen hingga 50 persen dari total APBD,” jelasnya.
?Di satu sisi kata Syamsurizal, di dalam aturan pusat persentase tersebut, jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 30 persen.
?Meski melakukan penertiban, pemerintah daerah tetap memberikan kepastian bagi honorer yang benar-benar bekerja.
Bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama 2 tahun ke atas dan lolos verifikasi, mereka akan diprioritaskan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
?"Verifikasi ini justru untuk melindungi mereka yang benar-benar bekerja. Dengan data yang bersih, proses transisi menuju P3K akan lebih tepat sasaran," tambahnya.*
Sumber: Riauterkini.com
Polres Meranti Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 9,3 Kg Sabu Disita, Hampir 9 Kg Dimusnahkan
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Peredaran narkotika jarin.
Usai Didemo, Pemprov Riau akan Pertemukan Mahasiswa Unilak dan UIR dengan Plt Gubri
BEDELAU.COM --Pemprov Riau berencana mempertemukan P.
BMKG Buka Suara Soal Bau Menyengat di Pekanbaru
BEDELAU.COM --Bau menyengat menyerupai bahan kimia y.
DLHK Cek PLTU Hingga Wilayah Perbatasan, Sumber Aroma Gas di Pekanbaru Masih Misterius
BEDELAU.COM --Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .
Bayi Ditemukan di Teras Rumah Pekanbaru, Polisi: Keluarga Diminta Datangi Dinsos
BEDELAU.COM --Polsek Bina Widya mengimbau jika ada o.
Demo di Kantor Gubernur Riau, Mahasiswa Unilak Sampaikan Kritik Lewat Puisi
BEDELAU.COM --Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bada.








