Wakapolda Riau Bongkar Pemicu Kericuhan di Panipahan, Berawal dari Konflik Ibu-ibu di Medsos

BEDELAU.COM --Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengungkap pemicu kericuhan yang terjadi di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. 

Peristiwa tersebut ternyata berawal dari konflik kecil yang berkembang di media sosial.

Hengki menjelaskan, awal kejadian bukan langsung terkait kasus narkoba, melainkan perselisihan antara dua orang ibu-ibu yang kemudian melebar.

"Pemicu awalnya adalah keributan dua orang ibu. Salah satunya tidak terima anaknya diberi uang THR lalu diposting di media sosial, kemudian berkembang dengan saling tuduh hingga memicu emosi," ujar Hengki, Senin (13/4).

Menurutnya, konflik tersebut sempat dimediasi di Polsek Panipahan, namun tidak menemukan titik temu. Perselisihan justru berlanjut di media sosial hingga memancing reaksi masyarakat.

"Dari situ berkembang, kemudian muncul aksi massa yang berujung perusakan. Ini yang kita sebut kejadian kontinjensi, muncul secara mendadak," jelasnya.

Meski begitu, Hengki tidak menampik bahwa peredaran narkoba di wilayah tersebut memang menjadi keresahan masyarakat. Panipahan dinilai rawan karena berada di wilayah perbatasan.

"Sebagian besar narkoba yang kita ungkap berasal dari luar negeri. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memiliki kerawanan tersendiri," katanya.

Ia menegaskan komitmen Polda Riau dalam memberantas narkoba. Dalam 15 bulan terakhir, sebanyak 4.553 tersangka telah diamankan.

"Rata-rata setiap bulan kita menangkap sekitar 34 tersangka. Ini menunjukkan komitmen kita," tegasnya.

Selain itu, Polda Riau juga menindak tegas anggotanya yang terlibat narkoba. Sebanyak 18 personel telah diberhentikan dalam periode tersebut.

"Kami zero tolerance terhadap narkoba, termasuk kepada anggota sendiri. Jika ada pelanggaran, akan ditindak tegas," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan di Panipahan, Polda Riau menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari hotline pengaduan hingga program kampung bebas narkoba.

"Kami melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Penanganan narkoba ini harus dilakukan bersama-sama," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com