Program Prabowo Dituduh Bikin Kantin Sekolah Tekor, Plt Gubernur Riau Bongkar Borok Laporan Disdik

BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi Riau menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi penyebab turunnya retribusi kantin sekolah seperti yang beredar beberapa hari terakhir. Klarifikasi disampaikan setelah ditemukan kekeliruan data dalam laporan Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan penjelasan tersebut pada Rabu, 24 Juni 2026. Ia mengatakan informasi yang menghubungkan MBG dengan penurunan retribusi kantin sekolah tidak sesuai dengan hasil penelusuran terbaru.

Menurut SF Hariyanto, angka retribusi kantin sekolah sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilainya bahkan berada di kisaran 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen dari total penerimaan daerah.

Di tengah berkembangnya berbagai informasi, Pemprov Riau memilih membuka duduk persoalan secara lengkap. Langkah itu dilakukan agar tidak muncul pemahaman yang keliru mengenai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian data yang menimbulkan kesalahpahaman. Penjelasan ini perlu disampaikan agar informasi yang beredar tetap akurat,” kata SF Hariyanto.

Cerita bermula ketika muncul laporan mengenai penurunan pendapatan retribusi kantin sekolah. Dalam laporan awal, program MBG disebut menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya penerimaan tersebut. Informasi itu kemudian berkembang luas dan memunculkan anggapan bahwa kehadiran MBG berdampak terhadap pemasukan daerah dari sektor kantin sekolah.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya menunjukkan sumber persoalan bukan berasal dari pelaksanaan MBG. Penelusuran menemukan adanya kesalahan input data pada laporan kontribusi retribusi kantin sekolah.

Data tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan diteruskan kepada Bapenda. Informasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh kemudian menjadi dasar penjelasan yang berkembang ke publik.

“Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya kekeliruan data yang disampaikan. Karena itu, kami tegaskan tidak ada pengaruh Program Makan Bergizi Gratis terhadap penurunan retribusi daerah,” ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan, Pemprov Riau tetap berada dalam barisan pendukung pelaksanaan MBG. Program tersebut dinilai memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan nilai retribusi kantin sekolah.

Menurutnya, MBG menggerakkan banyak sektor secara bersamaan. Aktivitas ekonomi tumbuh mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, kecil, menengah, distribusi bahan pangan, hingga jasa pendukung lainnya.

Perputaran ekonomi itu dinilai memberi dampak berantai bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan MBG dipandang sebagai salah satu instrumen yang ikut mendorong aktivitas ekonomi daerah. SF Hariyanto juga mengungkapkan adanya manfaat lain yang dirasakan Pemerintah Provinsi Riau setelah program tersebut berjalan. 

Ia menjelaskan anggaran makan dan minum untuk sekolah berasrama dapat ditekan cukup signifikan. Efisiensi tersebut mencapai sekitar Rp45 miliar dalam satu tahun anggaran. “Program ini sejalan dengan semangat efisiensi daerah. Anggaran yang dapat dihemat selanjutnya bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas lain,” katanya.

Di sisi lain, keberadaan kantin sekolah juga disebut tidak akan ditinggalkan. Pemprov Riau mendukung rencana Badan Gizi Nasional untuk kembali mengoptimalkan aktivitas kantin di lingkungan sekolah. Dengan skema yang sedang disiapkan, kantin sekolah tetap memiliki ruang dalam ekosistem penyediaan makanan bagi peserta didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Teza Darsa mengakui adanya kekeliruan dalam laporan yang disampaikan kepada Bapenda. Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Teza Darsa menjelaskan laporan prognosis yang dikirim sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Akibatnya muncul kesimpulan yang keliru terkait hubungan antara MBG dan retribusi kantin sekolah. 

“Kami mengakui telah keliru dalam menyampaikan laporan tersebut sehingga muncul informasi yang tidak tepat terkait Program Makan Bergizi Gratis,” kata Teza Darsa.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada SF Hariyanto, Bapenda Provinsi Riau, serta masyarakat atas kesalahan penyampaian data tersebut. Menurutnya, evaluasi internal akan dilakukan agar proses penyusunan dan pelaporan data dapat berjalan lebih akurat pada masa mendatang.

Permintaan maaf itu sekaligus menutup polemik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Fokus pemerintah saat ini diarahkan pada penguatan pelaksanaan MBG serta perbaikan tata kelola data antarorganisasi perangkat daerah.

Di tengah kebutuhan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas gizi peserta didik, program MBG tetap menjadi salah satu agenda yang terus didorong di Riau.

Dengan klarifikasi yang disampaikan pada Rabu, 24 Juni 2026, Pemprov Riau menegaskan tidak ada hubungan antara Program Makan Bergizi Gratis dan penurunan retribusi kantin sekolah. Sumber persoalan berasal dari kesalahan pelaporan data yang kemudian memicu kesimpulan berbeda dari kondisi sebenarnya.

Kini, angka Rp77 juta yang sempat menjadi bahan perbincangan telah menemukan asal-usulnya. Cerita yang semula mengarah ke MBG berbelok ke meja administrasi, tempat satu data keliru mampu memunculkan gelombang informasi yang cukup panjang.

Sumber: SM News.com