• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Advertorial
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Inhil
    • Kuansing
    • Meranti
  • Dunia
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • More
    • Hukrim
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Pilihan

  • +INDEX
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam
Dibaca : 1e3 Kali

  • Home
  • Nasional

Heboh Mobdin Baru Gubernur Sumbar, Kemendagri Ingatkan Sense of Crisis

Redaksi

Kamis, 19 Agustus 2021 17:34:58 WIB
Cetak
Heboh Mobdin Baru Gubernur Sumbar, Kemendagri Ingatkan Sense of Crisis

BEDELAU.COM --Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, disorot karena mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar daerah mengutamakan penanganan COVID-19 untuk anggarannya.

"Kami pemerintah mendorong supaya APBD fokus mendukung penanganan COVID-19. Maka kita meminta kebijakan yang tidak prioritas bisa di-refocusing, dan realokasi untuk penanganan COVID-19," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian N, saat dihubungi, Rabu (18/8/2021).
 
Ardian kemudian menyinggung soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di situ, disebut bahwa anggaran belanja harus memenuhi beberapa azas, khususnya azas keadilan dan kepatutan.
 
"Rasa keadilan dan kepatutan ini tergantung kondisi di daerah. Mobil itu masih bisa diservis tidak? Itu pertama. Kedua, perlu dicermati APBD sudah mendukung secara maksimal belum penanganan COVID ini. Kalau belum, sebaiknya APBD dialihkan ke penanganan COVID. Lagi-lagi ini tergantung kondisi Sumbar," ujarnya.
 
Adrian menyebut, apakah mobil baru ini mendesak dan mendukung penanganan COVID-19. Sehingga bisa disebut bahwa mobil menjadi kebutuhan utama.
 
"Tapi kita tidak tahu, kalau gubernur dan wagub butuh kendaraan ini untuk turun ke lapangan monev (monitor dan evaluasi) penanganan COVID-19. Tidak bisa diperbaiki, bisa jadi ini jadi priotitas karena mendukung tugas dan fungsi kepala daerah monev COVID-19," kata Adrian.
 
Namun, menurut Adrian, jika mobil itu masih bisa diperbaiki, untuk efisiensi, maka seharusnya tidak perlu membeli mobil yang baru. "Kalau diservis bisa, diperbaiki dan berjalan dengan normal, lebih baik diservis. Tapi saya tidak tahu (kondisi mobil Gub Sumbar sebelumnya)," ucapnya.
 
Adrian menegaskan sikap Kemendagri yang ingin agar anggaran untuk penanganan COVID-19 diutamakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah diminta untuk memiliki perasaan di masa krisis atau sense of crisis
 
"Kemendagri di posisi yang tegas, di tengah pandemi ini, kami berharap seluruh pemerintah daerah memiliki sense of crisis terhadap belanja. Belanja APBD, kami harapkan lebih orientasi kepada penanganan COVID-19, insentif vaksinasi, penanganan kesehatan, bansos, jaringan pengaman. Itu jauh lebih prioritas," katanya.
 
Alasan Pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Sumbar
 
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, menjelaskan soal pembelian mobil dinas baru di masa pandemi COVID-19. Mahyeldi mengaku heran pembelian mobil yang sudah 2 bulan lalu baru diributkan.
 
"Itu (mobil) sudah dibeli 2 bulan lalu, tapi kenapa tiba-tiba sekarang (hebohnya). Itu saya heran juga, jangan-jangan ada pesan ini," kata Mahyeldi di Istana Gubernur, Selasa (17/8/2021) petang.
 
Menurut Mahyeldi, mobil dinas tersebut dibeli dengan anggaran pada APBD 2020. Dia menyebut harga mobil dinas baru yang digunakannya dibeli dengan anggaran yang lebih rendah.
 
"Mobil itu kan sudah dianggarkan tahun 2020 lalu, sudah diketuk palu oleh DPRD. Nilainya itu Rp 1,4 Miliar. Saya (harganya) yang di bawah itu,"katanya.
 
Ketua DPW PKS Sumatera Barat itu mengatakan mobil dinas baru itu dibeli karena kendaraan yang lama sudah rusak. Menurutnya, mobil dinas lama kerap mengalami rem blong.
 
"Kemudian, mobil yang kita pakai kalau tidak salah tahun (keluaran) 2016 atau 2017. Ketika saya pakai, beberapa saat yang lalu, ada yang remnya blong, kemudian ada persoalan-persoalan lain. Sementara Sumbar itu luas dan kecepatan kita tinggi untuk mobilisasi. Itu sebabnya kita beli," ujar Mahyeldi.
 
 
Sumber: [detik.com]

 

 


[Ikuti Bedelau.com


Bedelau.com

BERITA LAINNYA +INDEKS

Nasional

Aceh Resmi Minta UNDP dan UNICEF Turun Tangan Pascabencana

Senin, 15 Desember 2025 - 19:44:51 WIB

BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sec.

Nasional

Warga Korban Banjir Siapkan Gugatan Terhadap Prabowo-Menhut

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:32:39 WIB

BEDELAU,COM --Warga Sumatera Barat melalui Tim Advok.

Nasional

Sepuluh Jenazah Korban Galodo Agam Tak Teridentifikasi Dimakamkan Massal

Kamis, 11 Desember 2025 - 19:32:35 WIB

BEDELAU.COM --Sebanyak 10 jenazah korban banjir band.

Nasional

Ini Profil 4 Perusahaan yang Disegel KLH Terkait Banjir di Tapanuli

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:29:44 WIB

BEDELAU.COM --Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mela.

Nasional

Update Korban Banjir dan Longsor Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Masih Hilang

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:33:12 WIB

BEDELAU.COM --umlah korban jiwa akibat bencana banji.

Nasional

Tuntut Status Bencana Nasional, Anggota DPD Beberkan Kondisi Darurat dan Dugaan Ilegal Logging

Ahad, 07 Desember 2025 - 21:48:07 WIB

BEDELAU.COM --Anggota DPD RI dari Sumatra Utara, Pdt.

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini

  • +INDEX
Polisi Ungkap Dua Kasus Predator Anak di Pangkalan Kuras Pelalawan
16 Desember 2025
PAD Pekanbaru Lampaui Rp1,1 Triliun, Utang Lama dan Proyek Tahun Ini Dibayar Tuntas
16 Desember 2025
Terbanyak di LLDIKTI Wilayah 17, Unilak Penerima Bantuan Publikasi Jurnal Bereputasi dari DIKTI.
16 Desember 2025
Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani Buka Sosialisasi 4 Pilar di FH Unilak
16 Desember 2025
KPK akan Jadwalkan Periksa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
16 Desember 2025
Kasus Korupsi PI Blok Rokan, Kejati Riau Kembali Tahan Dua Tersangka
16 Desember 2025
SPI 2025 KPK: Hampir Seluruh Pemda di Riau Masuk Zona Merah Korupsi
16 Desember 2025
Elevasi Waduk Koto Panjang Naik 12 Cm, Manajemen PLTA Pastikan Kondisi Masih Terkendali
15 Desember 2025
BBKSDA Riau Perkuat Pengamanan Warga Usai Ternak Diduga Diserang Harimau
15 Desember 2025
Aceh Resmi Minta UNDP dan UNICEF Turun Tangan Pascabencana
15 Desember 2025

Terpopuler

  • +INDEX
  • 1 Dialokasikan Rp10 Miliar, 1.709 Pelamar Perebutkan Beasiswa Pemko Pekanbaru
  • 2 Kejati Riau Tahan Oknum Pengacara dalam Kasus Korupsi PI 10 persen Blok Rokan
  • 3 Kasus Korupsi Dana PI 10 Persen, Kajati: Mantan Bupati Rohil Ada Kaitan tapi Tunggu
  • 4 Update Korban Banjir dan Longsor Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Masih Hilang
  • 5 Anak Yatim dan Dhuafa di Siak Dapat Santunan Tiap Bulan
  • 6 Ini Profil 4 Perusahaan yang Disegel KLH Terkait Banjir di Tapanuli
  • 7 Aksi Sosial, YPPM dan Anak-anak Mengaji Serahkan Donasi Kepada IKMR Kepulauan Meranti

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

Bedelau.com ©2021 | All Right Reserved