NIK KTP jadi NPWP, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Seluruh Masyarakat Kena Pajak

Redaksi

Jumat, 08 Oktober 2021 20:08:58 WIB

Cetak

NIK KTP jadi NPWP, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Seluruh Masyarakat Kena Pajak

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, setiap masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak langsung dikenakan pajak. Sebab, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) perorangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP.

"Ini untuk meluruskan seolah-olah ada mahasiswa yang baru lulus, belum bekerja suruh bayar pajak itu tidak benar," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta Kamis (7/10).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan masyarakat yang masih dibebaskan pajak ialah mereka dengan pendapatan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Ini disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sementara, untuk objek pajak di UU HPP anyar, ketentuan batas objek pajak turut berubah. Di mana, tarif PPh 5 persen akan dikenakan kepada masyarakat berpenghasilan mulai dari Rp 60 juta per tahun dari sebelumnya Rp 54 juta.

Kemudian pada tingkatan selanjutnya pada rentang penghasilan Rp 60 juta - Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak 15 persen. Selanjutnya rentang penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta dikenakan tarif 25 persen.

Lalu rentang penghasilan per tahun Rp 500 juta - Rp 5 miliar dikenakan tarif 30 persen. Sedangkan pendapatan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif 35 persen.

Permudah Pemantauan Wajib Pajak

Sebelumnya, Menteri Yasonna mengatakan, penambahan NPWP ke dalam KTP ini merupakan usulan dari DPR RI agar mempermudah pemantauan wajib pajak. "Ada terobosan yang jadi usulan DPR, yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi," terangnya.

Pernyataan itu turut ditimpali Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dolfie OFP. "Dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah memantau administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi," ungkapnya.

Dolfie menambahkan, kemudahan ini bisa terealisasi lantaran masyarakat yang memiliki KTP pasti akan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi.

Menurut dia, regulasi ini bakal memudahkan kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam memungut penerimaan negara. Sebab, tidak semua yang punya KTP mau mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak.

"Program ini akan mempermudah aktivitas pendataan masyarakat sebagai wajib pajak," ujar Dolfie.

Sumber: [merdeka.com]

[Ikuti Bedelau.com

Bedelau.com

Pemerintahan

Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto

Sabtu, 01 November 2025 - 15:30:00 WIB

KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.

Pemerintahan

Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi

Kamis, 16 Oktober 2025 - 11:30:00 WIB

SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.

Pemerintahan

Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi

Senin, 29 September 2025 - 09:30:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.

Pemerintahan

APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan

Jumat, 26 September 2025 - 10:00:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .

Pemerintahan

Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!

Selasa, 23 September 2025 - 19:59:08 WIB

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .

Pemerintahan

Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg

Senin, 22 September 2025 - 19:54:04 WIB

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.

Pilihan

Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu

Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025

Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik

Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal

Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam

NIK KTP jadi NPWP, Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Seluruh Masyarakat Kena Pajak

Redaksi

Cetak

[Ikuti Bedelau.com

Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto

Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi

Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi

APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan

Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!

Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg