Ongkos Bangun Ibu Kota Baru Rp 466 Triliun, Uang dari Mana?

Redaksi

Ahad, 24 Oktober 2021 00:05:48 WIB

Cetak

Ongkos Bangun Ibu Kota Baru Rp 466 Triliun, Uang dari Mana?

BEDELAU,COM -- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan menyedot dana hingga Rp 466 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat menyatakan, modal APBN saja tidak akan mencukupi untuk membangun ibu kota baru.

Oleh karenanya, pemerintah disebutnya akan mencari berbagai opsi pendanaan untuk proyek ibu kota negara baru agar tidak terlalu berpaku pada APBN.

"Biaya untuk bangun infrastruktur di IKN mencapai Rp 466 triliun. Namun kami hanya mengalokasikan Rp 89 triliun dari APBN. Itu juga selama 4 tahun, sehingga rata-rata hanya Rp 22,5 triliun per tahun," jelasnya beberapa waktu lalu.

Lantas, ongkos pembangunan ibu kota negara berasal dari mana saja?

Mengutip Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Pasal 24 ayat (2), Sabtu (23/10/2021), dalam rangka pendanaan dan penyelenggaraan ibu kota negara, Pemerintahan Khusus IKN dapat melakukan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus IKN.

Pada bagian penjelasan diterangkan, yang dimaksud dengan pajak tersebut merupakan pajak yang berlaku khusus untuk IKN. Sedangkan yang dimaksud dengan pungutan adalah termasuk jenis-jenis retribusi yang berlaku khusus untuk ibu kota negara.

"Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN," tulis Pasal 24 ayat (3).

Pemberlakuan Pajak

ecara pengertian, pemberlakuan pajak dan retribusi daerah secara mutatis mutandis termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan proyek IKN di Kaltim ini nantinya bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi Pasal 24 ayat (4).

Sumber: [liputan6.com]

[Ikuti Bedelau.com

Bedelau.com

Pemerintahan

Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto

Sabtu, 01 November 2025 - 15:30:00 WIB

KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.

Pemerintahan

Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi

Kamis, 16 Oktober 2025 - 11:30:00 WIB

SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.

Pemerintahan

Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi

Senin, 29 September 2025 - 09:30:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.

Pemerintahan

APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan

Jumat, 26 September 2025 - 10:00:00 WIB

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .

Pemerintahan

Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!

Selasa, 23 September 2025 - 19:59:08 WIB

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .

Pemerintahan

Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg

Senin, 22 September 2025 - 19:54:04 WIB

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.

Pilihan

Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu

Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025

Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik

Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal

Hasil Putusan PTUN, Posisi Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan kepada Khairul Umam

Ongkos Bangun Ibu Kota Baru Rp 466 Triliun, Uang dari Mana?

Redaksi

Cetak

[Ikuti Bedelau.com

Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto

Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi

Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi

APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan

Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!

Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg