Bagi-bagi Lahan Hutan, Jokowi: Jangan Dipindahtangankan!
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan SK Hutan Adat dalam kunjungannya ke Sumatera Utara. Jokowi memberikan SK Perhutanan Sosial kepada para petani di seluruh Indonesia.
Jokowi mewanti-wanti agar SK yang diberikan tidak dipindahtangankan. Jika ketahuan maka SK yang diberikan akan dicabut. Dirinya memastikan akan memantau perkembangannya.
"Ini saya titip betul agar lahan yang sudah kita berikan SK-nya kepada bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain karena ini laku, hati-hati, ini laku," kata Jokowi dikutip detikcom dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/2/2022).
Jokowi memberikan SK Perhutanan Sosial sebanyak 723 SK dengan luas 469.000 hektare kepada 118.000 KK. Dia juga memberikan 12 SK Penetapan Hutan Adat dan 2 SK Indikatif Hutan Adat yang total luasnya 21.000 hektare. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan SK TORA dengan luas yang diberikan adalah 30.000 ribu hektare untuk 5 provinsi.
"Hati-hati, kita memberikan bukan untuk dipindahtangankan. Begitu kita tahu, bisa dicabut SK-nya, hati-hati, kita memberikan tapi harus produktif dan tidak dipindahtangankan," sambungnya.
Dia juga menekankan agar lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah jangan diterlantarkan. Jokowi mencontohkan kala dirinya mencabut izin pengelolaan hutan dari perusahaan-perusahaan besar. Setidaknya 3 juta hektare dicabut izinnya karena bertahun-tahun tidak digunakan secara produktif.
"Kita ikuti lho ya, jangan dipikir tidak diikuti, diberikan lalu sudah, ndak, cara kerja saya tidak seperti itu, diberikan cek cek cek," sebutnya.
"Memang model kerja kita seperti ini, kalau nggak dikerjakan, diterlantarkan ya cabut lagi, dan saya titip agar dijaga kelestariannya, jangan sampai malah gundul, yang sebelumnya ada hutannya malah gundul, hal ini juga hati-hati," tambah Jokowi.
Sumber: [detik.com]
Peresmian Dapur MBG di SPPG Al-Barokah, Tengku Mukhtasar : Program Prioritas dari Presiden Republik Indonesia yakni H. Prabowo Subianto
KABUPATEN SIAK, BEDELAU.COM--Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di S.
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.