Serius Penanganan PMK, Pemerintah Kabupaten Siak Bentuk Satgas

SIAK, BEDELAU.COM  --Penyakit Mulut Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi mulai Meresahkan peternak sapi yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

Untuk mengantisipasi penyebaran tak meluas pemerintah setempat bakal membentuk Satgas penanganan PMK dan LSD.

Bupati Siak Alfedri melalui Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni menyampaikan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan TNI, kepolisian dan Balai Karantina Pertanian Kelas I dalam rangka pembentukan Satgas PMK dan LSD.

"Meskipun wabah ini sifatnya tidak Zoonosis (menular ke manusia) namun dampaknya sangat besar terhadap dunia peternakan di Siak. Untuk itu kami perlu gerak cepat penanganan wabah ternak ini. Secepatnya kita bentuk Satgasnya," kata Fauzi, belum lama ini.

Dia mengatakan, jika sampai menyebar luas dan sulit dikendalikan harga sapi menjadi turun, permintaan sapi dari beberapa kabupaten lain juga tidak bisa dipenuhi karena wilayah Siak menjadi wilayah tidak bebas, sehingga secara langsung akan merugikan para peternak dan pedagang ternak yang ada di Siak.

Dijelaskan Fauzi, sapi yang berasal dari daerah yang memiliki kasus positif, tidak bisa mengeluarkan ternaknya ke wilayah yang tidak terjangkit.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Siak drh Susilawati mengatakan sejauh ini kasus LSD, tersebar di beberapa kecamatan.

Sementara, untuk PMK ada 17 kasus di Siak, yakni di Kecamatan Tualang, Kandis dan Dayun. Ada 5 sample yang diuji ternyata 4 diantaranya positif PMK berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Vateriner Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Kendati demikian, pihaknya terus siaga dan berupaya agar penyebaran dua penyakit tersebut tidak semakin meluas, seperti sosialisasi langsung ke peternak dan pedagang, serta pengobatan ternak yang memiliki kemiripan gejala.

"Untuk LSD sudah mulai tampak ada hasil, dengan vaksinasi sudah cukup menghambat penyebarannya. Pemberian obat dan vitamin juga sudah kita lakukan, tingga menunggu hasilnya," kata Susi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Alment MT Simarmata kepada wartawan menegaskan, jika kasus tersebut sampai menyebar luas, ternak di Siak tidak bisa dikeluarkan, dengan ketentuan daerah tertular tidak bisa mengirimkan ternaknya.

"Jadi, daerah yang bisa mengirim sapi adalah daerah yang bebas ke bebas, atau daerah bebas ke daerah tertular. Sementara dari daerah yang tertular ke tertular tidak bisa, apalagi daerah tertular ke daerah bebas itu tidak bisa," ungkapnya.

Dikhawatirkan Alment, jika kasus ini jadi lebih parah, tidak hanya merugikan dari sektor peternakan saja tetapi berdampak pada pertanian. Sebab daerah penerima hasil peternakan dan pertanian khawatir produk yang masuk terkontaminasi wabah penyakit ternak. (Infotorial)