Riau akan Dipimpin Pj Gubernur, PPP Ingin Sosok yang Bisa Netral Tanpa Kepentingan

PEKANBARU,BEDELAU.COM - Jabatan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar akan habis akhir tahun ini. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 hingga pelantikan, Riau akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur.

Pengajuan nama Pj Gubernur ini akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. DPRD Riau sedang menyiapkan bahan-bahan. Sebelum draft disampaikan ke Pimpinan DPRD Riau, Komisi I yang menangani ini sedang mematangkan bersama ahli hukum Universitas Riau.

Nanti kalau sudah siap kajian akademis itu, Komisi I membahas ulang teknisnya. Komisi I harus membuat draft pengajuan berdasarkan aturan yang ada, dan ada masukkan dari para ahli.

Selanjutnya, masing-masing fraksi akan mengajukan nama. Kemudian nama yang diusulkan fraksi itu dikerucutkan jadi tiga calon. Setelah dapat tiga nama, harus dibawa ke sidang paripurna. Setelah keputusan DPRD nama itu dikirim ke Mendagri.

Ketua Fraksi Gabungan (PPP) DPRD Riau Husaimi Hamidi dikonfirmasi soal sosok PJ Gubernur ini menilai sosok penjabat gubernur adalah sosok yang bisa netral dan tidak ada kepentingan.

"Kita berharap PJ itu nanti dari Jakarta saja, dan bisa netral. Syaratnya kan eselon I, di Riau ini eselon I bisa dihitung jari. Oleh karena itu kita berharap PJ itu orang yang netral. Orang-orang yang tidak dekat dengan partai tertentu saja. Kita ingin Kepala daerah itu pembina semua parpol, bukan hanya membina salah satu partai," kata Husaimi, Rabu (30/08/2023).

Tak hanya itu Ia ingin PJ Gubernur nanti ikut berpartisipasi untuk semua partai politik menyukseskan Pemilu. Soal kekhawatiran jika dari pusat adalah pejabat yang tidak mengenal Riau, Ia berpendapat seiring waktu penjabat bersangkutan akan bisa belajar mengenal Provinsi Riau.

"Kita jadi pejabat tidak paham hanya satu hari. Hari kedua harus paham. Itu guna ada sekdanya, asistennya. Ketika masuk ke Riau dia harus belajar tentang Riau," kata Husaimi.

"Jadi kita berharap PJ Gubernur itu orang yang bisa netral baik di Pileg dan juga Pilkada nanti. Mereka tidak punya kepentingan dan hanya menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," tutup Husaimi.***

SUMBER: CAKAPLAH.COM