Menolak M Nasir Ikut Pilkada, FKPMR Tegaskan Melaksanakan Kewajiban Moral

BEDELAU.COM --Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) menyampaikan pernyataan sikap bersama menjelang Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam pernyataan yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum FKPMR Dr Chaidir dan Ketua PPMR Ir Nasrun Effendi, mereka menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang berintegritas serta menolak pencalonan Muhammad Nasir sebagai Gubernur Riau periode 2024-2029.

Kedua organisasi yang berisikan para tokoh masyarakat ini menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang memiliki integritas, kepemimpinan yang kuat, dan mampu menyejahterakan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Riau serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau adalah momentum penting untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Ketua FKPMR, Chaidir tidak mempermasalahkan ada yang menuding pernyataan sikap organisaainya bermuatan politik. Bahkan, legislator Riau terpilih tersebut menegaskan bahwa FKPMR memang hadir untuk menyikapi masalah politik, hukum dan sosial. 

"Ada tiga pilar yang mendukung Pemprov Riau di luar sistem. LAM (Lembaga Adat Melayu. Red) untuk bidang adat, MUI (Majlis Ulama Indonesia. Red) untuk agama dan kami, FKPMR untuk politik, hukum dan sosial, " tegasnya. 

Chaidir juga tidak mempermasalahkan kalau ada pihak yang menilai FKPMR terlambat menyatakan sikap, mengingat Masa Nasir sudah sempat tiga priode menjadi anggota DPR RI mewakili Riau. Menurutnya, FKPMR melakukan ini sebagai tanggung jawab moral. 

Lebih lanjut, dalam pernyataan sikap tersebut, Ada lima poin dalam pernyataan sikap FKPMR dan PPMR. Mereka menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat, arif menimbang, dan bijak menakar. Pemimpin harus memiliki karakter kepemimpinan yang lurus jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), cerdas (fathonah), dan komunikatif (tabligh).

"Pemimpin harus memiliki integritas yang teruji, kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, serta kompetensi yang mumpuni," ujar Chaidir. Kedua organisasi ini mendesak pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaring, menyaring, dan menetapkan calon kepala daerah untuk mengacu pada persyaratan dan kriteria normatif yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Mereka juga meminta untuk memperhatikan dan mempedomani nilai-nilai dan kriteria kepemimpinan dalam budaya Melayu Riau.

Selain itu, kedua pihak meminta untuk dapat memprioritaskan putra Melayu Riau untuk didukung di Pilgubri. FKPMR dan PPMR mendesak partai politik untuk mengutamakan putra Melayu Riau yang memiliki kepemimpinan yang kuat. "Pemimpin harus memahami peran sebagai seorang nakhoda yang mampu menyejahterakan masyarakatnya dan menjadi teladan," kata Nasrun, mengutip nasihat orang tua-tua, “bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia budi pekertinya.”

Kedua Ormas juga mendesak partai politik untuk memilih dan menetapkan calon Gubernur Riau/Wakil Gubernur Riau maupun calon Bupati/Walikota di Provinsi Riau yang terhindar dari konflik kepentingan individu maupun partai. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segala-galanya untuk menciptakan Riau yang lebih maju.

Pada poin terakhir, kedua lembaga yang berisikan tokoh masyarakat tersebut secara tegas menolak pencalonan Muhammad Nasir sebagai Gubernur Riau periode 2024-2029.

Mereka menilai Nasir tidak memiliki hubungan historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau, serta memiliki rekam jejak yang tidak memenuhi kriteria kepemimpinan Melayu Riau. "Menolak Muhammad Nasir dicalonkan sebagai Gubernur Riau periode 2024-2029 dan menyayangkan partai politik yang mengusung karena tidak melakukan penyaringan secara cermat dan bijak. Yang bersangkutan tidak memiliki hubungan historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak yang tidak terpuji, sangat jauh dari kriteria dan persyaratan kepemimpinan Melayu Riau. Selama tiga periode yang bersangkutan duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI Daerah Pemilihan Riau tidak pernah memberikan kontribusi yang nyata dan berarti bagi pembangunan daerah Riau," tukasnya. Dengan pernyataan sikap ini, FKPMR dan PPMR berharap agar pemilihan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Riau.

Hal yang sama juga diamini Nasrun Effendi selalu Ketua PPMR. Ia mengatakan bahwa sikap bersama dengan FKPMR diambil karena menginginkan yang terbaik untuk pemimpin Riau ke depannya.**

Sumber: riauterkini.com